Pasca Tiga Pimpinan BGN Terjerat Korupsi, Alasan Pakar UGM Minta Pemerintah Tutup Sementara Program MBG Selama 2 Bulan

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, saat menjenguk korban dugaan keracunan massal MBG, Rabu (29/10/2025) (Istimewa)

JOGJA - Kasus korupsi yang menjerat mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menjadi bukti nyata atas amburadulnya manajemen Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus hukum ini disebut hanyalah puncak gunung es dari rentetan masalah tata kelola yang keliru sejak program ini digulirkan.

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si., mengungkapkan bahwa sejak awal program andalan pemerintah ini dirancang secara tertutup dan terlalu sentralistis. Akibatnya, aspek akuntabilitas dan pengawasan menjadi sangat lemah.

"Kalau sebuah program dianggap prioritas oleh presiden, karakter dasarnya adalah tertutup dan sentralistis. Hanya sedikit orang yang terlibat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden," ujarnya, saat memberikan keterangan, Selasa (9/6/2026).

Baca juga: Mahfud MD Soal MBG: Programnya Bagus, Tapi Dadan Bukan Orang Kompeten, Kontrak Semuanya Bermasalah

Menurut Gabriel, penerapan model MBG yang seragam di seluruh Indonesia mengabaikan realitas di lapangan. Tiap daerah memiliki kapasitas, kesiapan, dan kebutuhan gizi yang berbeda-beda.

"Pola satu kebijakan untuk semua daerah (one size fits all) inilah yang memicu berbagai polemik, mulai dari kasus keracunan makanan hingga ketimpangan distribusi," jelasnya.

Gabriel pun menyoroti bagaimana BGN mengelola anggaran yang sangat besar tanpa diimbangi sistem deteksi dini (kontrol preventif) yang memadai. Lembaga pengawas seperti BPK maupun BPKP dinilai baru bergerak setelah masalah mencuat ke publik.

"Apalagi menggunakan anggaran yang besar dengan cakupan nasional. Godaan-godaan untuk mengambil sesuatu itu mesti ada. Itu bisa diminimalisir kalau bukan dihilangkan dengan menginstalasi sistem kontrol dan sistem akuntabilitas yang memadai," tegasnya.

Ironisnya, kritik publik terkait kasus keracunan dan pemborosan anggaran justru kerap dianggap pemerintah pusat sebagai ancaman, alih-alih bahan evaluasi.

"Sebagian yang mengkritik ini adalah orang-orang yang sebenarnya setuju dengan tujuan MBG dan ingin MBG itu diterapkan secara baik. Tetapi karena jawabannya begitu (defensif), kemarahan publik makin meningkat," ucapnya.

Dilema Politik Menuju Pemilu 2029

Lambatnya respons pemerintah dalam membenahi program ini diduga kuat karena faktor politik. Sebagai janji kampanye andalan, pemerintah menghadapi dilema besar jika harus merombak total program MBG secara radikal.

"Mereka memperhitungkan program ini untuk investasi Pemilu 2029," ucapnya.

Baca juga: Hadiri Forum Kepala Daerah Jawa-Bali di Jogja, Lucky Hakim Sentil Gaya Flexing Pejabat Hingga Korupsi BGN :"Kita dibayar Rakyat"