Pemkab Sleman Akan Evaluasi Aturan Sekolah Buntut Viral Dugaan Diskriminasi Siswa Tanpa Laptop, Wabup Danang :"Kalau Wajib Dasarnya Apa ?

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa. (Olivia Rianjani)

JOGJA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman akan mengevaluasi terkait dugaan aturan wajib memiliki laptop bagi siswa baru di salah satu SMP Negeri di Sleman. Pemkab berjanji akan mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi tersebut. Beredar rumor, bagi siswa yang tidak mampu membeli, akan dipisahkan ke kelas tersendiri serta tidak diperkenankan mengikuti pelajaran berbasis teknologi informasi.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengaku terkejut saat mendengar kabar tersebut dan langsung memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk menelusuri duduk perkaranya.

"Kami sudah kemarin memanggil kepala dinas, terutama Dinas Pendidikan, akan mengevaluasi aturan itu karena ini belum tentu semuanya masyarakat kita mampu untuk membeli dan juga menyediakan laptop tersebut. Kita hanya ingin melihat apakah aturan ini wajib atau tidak? Kalau wajib itu dasarnya apa? Kan seperti itu," ujarnya, saat ditemui di Tridadi, Sleman, Minggu (26/7/2026) malam.

Baca juga: Buntut 97 SPPG di DIY Tutup, Siswa SMP Stella Duce 2 Jogja Kini Bawa Bekal dan Jajan di Kantin

Danang menjelaskan, Pemkab Sleman saat ini sedang mendalami dari mana asal-usul instruksi tersebut, apakah murni inisiatif pihak sekolah atau ada arahan lain.

"Kalau kebijakan mewajibkan laptop bagi siswa ini dari sekolah masing-masing atau dari PSBB sebenarnya? Nah makanya itu kemarin saya baru akan mencermati ini aturan dari mana, yang mengharuskan siapa, karena dari hari ini mungkin pemerintah tidak mengharuskannya," katanya.

Lebih lanjut, Danang menegaskan bahwa jika pemerintah sampai membuat aturan wajib, maka pemerintah pula yang harus menjamin fasilitasnya, terutama bagi keluarga kurang mampu. Jangan sampai aturan tersebut justru memberatkan masyarakat dan melanggar prinsip pendidikan gratis.

"Kalau pemerintah mengharuskan, masyarakat terus bertanya apakah pemerintah bersedia untuk menyediakan? Apakah pemerintah mampu? Kan ini harus introspeksi diri kepada diri kita sendiri. Kalau mengharuskan, padahal di dalam aturan sudah menyampaikan bahwa semua pendidikan di Indonesia ini gratis. Kalau pemerintah mau menyediakan tidak masalah kita mengharuskan, tapi kalau tidak, kasihan yang tidak mampu. Inilah artinya rasa keadilan harus kita tegakkan," tegasnya.

Ia pun memastikan persoalan ini menjadi perhatian serius Pemkab Sleman dan akan segera dibahas tuntas bersama Dinas Pendidikan.

"Kita akan evaluasi, karena saya juga kaget kemarin harus mengharuskan ini dari mana. Saya belum bertemu kepala dinas hari ini, nanti akan kita evaluasi," jelasnya.

Oleh karena itu, Danang mengingatkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjamin hak pendidikan seluruh warga negara tanpa membeda-bedakan latar belakang ekonomi.

"Pasti, pasti apapun. Karena salah satu kebutuhan masyarakat hidup hari ini adalah pendidikan dan itu secara undang-undang sudah disampaikan adalah pendidikan hak warga negara yang ada hidup di Indonesia ini," pungkas Danang.

Baca juga: PDIP Sleman Ajak Ratusan Gen Z Peringati Malam Kudatuli Tahun ke-30 Lewat Teatrikal dan Diskusi : "Demi Politik yang Baik untuk Masa Depan"

Sebelumnya, sebuah unggahan di media sosial mendadak ramain diperbincangkan netizen. Unggahan itu membeberkan bahwa sekitar seperempat dari total orang tua siswa baru di SMP Negeri tersebut menyatakan tidak sanggup membelikan laptop. Dalam unggahannya itu, para orang tua murid dikumpulkan dan diwajibkan menyediakan laptop dalam kurun satu bulan.