4 Jam Sowan ke Sultan HB X di Keraton, Alissa Wahid Hingga Eks Menag Lukman Hakim Salah Satunya Bahas Minta Negara Sahkan UU Perampasan Aset

Potret tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) usai menggelar Silaturahmi Kebangsaan bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kraton Kilen, Yogyakarta, (Olivia Rianjani)

JOGJA - Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menggelar Silaturahmi Kebangsaan bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Kraton Kilen, Yogyakarta, Kamis (23/7/2026). Dalam pertemuan intensif yang berlangsung hampir empat jam tersebut, dibahas berbagai krisis strategis bangsa, mulai dari reformasi hukum hingga persoalan di Papua.

Koordinator GNB, Alissa Wahid, menyampaikan bahwa sowan ke Keraton Yogyakarta ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan dialog kebangsaan yang diusung GNB. Sebelum bertolak ke Jogja, rombongan juga sempat menemui Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Alissa menilai Yogyakarta, khususnya Keraton, memiliki posisi sejarah yang sangat krusial dalam menentukan arah perjalanan Republik Indonesia.

"Sebelum hari ini kami juga bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Soal Jogja apalagi Keraton Jogja dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia itu perannya tidak pernah kecil, selalu besar. Bahkan pernah menjadi ibu kota sementara ketika Indonesia menghadapi situasi genting. Tahun 1998 pun Sri Sultan menjadi salah satu deklarator berbagai gerakan penting," ujar Alissa kepada wartawan usai pertemuan.

Ia mengungkapkan, diskusi bersama Ngarsa Dalem berjalan hangat dan dinamis. Alissa menekankan bahwa benang merah perbaikan penegakan hukum di tanah air tidak boleh sekadar berfokus pada penindakan kasus secara parsial.

"Tadi dialog dengan Sultan berlangsung sangat seru, makanya sampai cukup lama," ungkapnya.

UU Perampasan Aset Jadi Prioritas

Dalam kesempatan yang sama, Akademisi UIN Sunan Kalijaga Prof. M. Amin Abdullah menekankan salah satu poin mendesak yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan DPR, yakni regulasi terkait aset hasil kejahatan.

"Yang pertama, Undang-Undang Perampasan Aset itu skala prioritas. Saya kira itu sumber dari banyak persoalan. Kalau itu selesai, insyaallah banyak hal lain akan mengikuti," jelas Amin.

Amin juga mendorong para penyelenggara negara agar tidak mengartikan akuntabilitas sebatas laporan di meja parlemen semata.

"Pemerintah perlu membiasakan pertanggungjawaban publik, tidak hanya pertanggungjawaban di DPR. Itu penting untuk kehidupan bangsa ke depan," tegasnya.

Kondisi sosiologis masyarakat saat ini juga tak luput dari sorotan Mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. Ia mengungkapkan adanya penurunan tingkat kepercayaan (distrust) publik yang masif terhadap institusi negara dan penegak hukum.

"Berbagai keresahan masyarakat ini muaranya pada munculnya distrust atau ketidakpercayaan terhadap institusi negara, aparat penegak hukum, bahkan hampir di semua sektor kehidupan," beber Lukman.

Potret tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) usai menggelar Silaturahmi Kebangsaan bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kraton Kilen, Yogyakarta. (Olivia Rianjani)