Kritik Proyek Koperasi Desa Merah Putih, Pakar UGM: Jangan Ulangi Kesalahan KUD dan BUMDes!

Peluncuran KDMP di DIY, Senin (21/7/2025). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan kini menuai sorotan tajam. Langkah pemerintah mengalokasikan sebagian besar Dana Desa untuk membiayai proyek fisik koperasi terpusat ini dinilai berisiko mengulang kegagalan model lembaga ekonomi desa di masa lalu.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si., menilai pendekatan top-down atau komando yang diterapkan pemerintah berpotensi menjauhkan masyarakat desa dari perannya sebagai subjek utama ekonomi. Padahal, prinsip dasar koperasi berdiri di atas asas sukarela dan gotong royong.

"Pengembangan secara top-down ini juga akan menyebabkan penyeragaman kelembagaan ekonomi pada tingkat desa padahal potensi dan permasalahan masing-masing desa sangat bervariasi," ujarnya, Jumat (24/7/2026).

Baca juga: Pakar UGM Sebut Koperasi Desa Merah Putih Ancam Demokrasi Ekonomi : "Dibentuk Lewat Instruksi Politik, Bukan Kebutuhan Warga"

Ia menilai pemerintah seolah tidak belajar dari rekam jejak tata kelola Koperasi Unit Desa (KUD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdahulu. Model penyeragaman semacam ini terbukti memberikan dampak yang tidak merata, bahkan tak sedikit yang akhirnya terbengkalai.

"Baik dari sisi pendampingan manajemen dan tata kelola koperasi maupun dukungan struktural untuk menciptakan iklim pengembangan usaha yang kondusif bagi KDMP,” jelas Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM tersebut.

Agar KDMP tidak berakhir menjadi "proyek papan nama", Hempri menekankan pentingnya kreativitas dan kejelian pengurus dalam membaca potensi lokal, termasuk melalui digitalisasi dan rebranding citra koperasi agar relevan di mata publik.

Selain itu, kunci keberlanjutan koperasi justru terletak pada penguatan modal sosial seperti transparansi, kejujuran, dan sinergi antara pengurus, anggota, serta jaringan eksternal.

"Hal-hal ini tadi yang harusnya didorong di Koperasi Desa Merah Putih," tegas Hempri.

Namun, penguatan tersebut hanya bisa berjalan jika KDMP steril dari kepentingan pragmatis. Hempri mewanti-wanti agar keberadaan koperasi tidak ditunggangi oleh agenda kelompok tertentu yang justru memicu gesekan internal.

"Hal ini juga ia jelaskan sebagai langkah mewujudkan kesejahteraan anggotanya untuk mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat, apalagi kayak kemiskinan dan pengangguran," kata Hempri.

Mengembangkan koperasi, lanjut Hempri, tidak boleh disempitkan hanya sebatas fasilitas permodalan, akses perbankan, atau pembagian sarana-prasarana fisik semata. Koperasi harus dikembalikan pada hakikat awalnya sebagai wadah perjuangan ekonomi.

Baca juga: Kisruh Wafatnya 5 Peserta Pelatihan Manager KDMP, Komisi A DPRD DIY: Nyawa Tak Bisa Diganti Santunan, Hentikan Pelatihan, Audit Total !

Oleh karena itu, ia mengingatkan kembali nilai historis lahirnya gerakan koperasi yang sarat akan semangat perlawanan terhadap ketimpangan.

"Pada era kolonial, spirit lahirnya koperasi adalah melawan ketidakadilan yang diakibatkan oleh penjajahan pemerintah kolonial. Maka saat ini, spirit pengembangan koperasi adalah melawan ketidakadilan sebagai akibat dampak negatif neoimperialisme. Zaman memang telah berubah, akan tetapi spirit melawan ketidakadilan harus tetap menjadi roh perjuangan koperasi," pungkasnya.