Pakar UGM Sebut Koperasi Desa Merah Putih Ancam Demokrasi Ekonomi : "Dibentuk Lewat Instruksi Politik, Bukan Kebutuhan Warga"

Kopdes Merah Putih bagian simpan pinjam. (Istimewa (via e-mail))

JOGJA - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu agenda unggulan pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran memicu kritik tajam dari kalangan akademisi dan praktisi. Program yang berjalan beriringan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dinilai keluar dari khitah koperasi sejatinya karena polanya yang sentralistik dan dikendalikan dari atas (top-down).

Program ini disorot mulai dari lemahnya regulasi, tata kelola, potensi relasi kuasa lokal, hingga pemangkasan dana desa. Terlebih, pembangunan fisik koperasi saat ini belum optimal karena kendala izin lokasi, pendanaan, serta keterlibatan pihak ketiga, yakni Agrinas, yang akan mengelola anggaran tersebut selama dua tahun.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M, menegaskan bahwa hakikat koperasi adalah demokrasi ekonomi yang tumbuh organik dari masyarakat, bukan akibat instruksi politik.

"Kalau kita bayangkan koperasi itu, proses pengambilan keputusannya dibuat secara demokratis dan kolektif. Usahanya dilakukan bersama oleh anggota, lalu keuntungannya juga dinikmati bersama," ujar pria yang akrab disapa Uceng tersebut, Kamis (28/5/2026).

Uceng melihat ada lompatan logika yang keliru dalam skema Koperasi Desa Merah Putih karena minimnya ruang partisipasi publik dalam perumusan kebijakannya.

"Kok saya lihat, Koperasi Desa Merah Putih itu dibentuk melalui instruksi politik, bukan dari kebutuhan masyarakat di bawah. Bahkan pembicaraan publiknya pun menurut saya belum memadai," ungkapnya.

Dirinya juga memperingatkan dampak jangka panjang jika negara terlalu dominan mendikte sistem ekonomi di tingkat tapak, yang berisiko melahirkan sentralisme baru.

"Negara menentukan desainnya, menentukan strukturnya, bahkan menentukan arah bisnisnya. Agak berbahaya kalau negara terlalu banyak mengambil alih urusan ekonomi masyarakat," tegas Uceng.

Baca juga: Akademisi UGM Kritisi Lemahnya Verifikasi Pinjaman pada Program 80 Ribu Kopdes Merah Putih

Senada, Sosiolog UGM, Dr. Andreas Budi Widyanta, S.Sos., M.A, membandingkan program ini dengan pemikiran Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta. Bung Abe sapaan akrabnya, menyebut Bung Hatta memandang koperasi sebagai gerakan moral, sosial, dan politik untuk membentengi masyarakat kecil dari dominasi kapital besar.

Menurut Abe, Koperasi Desa Merah Putih justru berbanding terbalik dengan cita-cita luhur tersebut karena mekanismenya yang dipaksakan secara komando.

"Koperasi sejatinya lahir dari kebutuhan bersama para anggotanya dan dikelola secara demokratis dengan asas gotong royong. Karena itu, koperasi seharusnya tumbuh dari bawah atau bottom-up. Sedangkan KDMP itu pelaksanaannya diinstruksikan dari atas melalui kebijakan pemerintah," ujarnya.

Intervensi yang masif dari pusat ini, lanjut Abe, lambat laun akan menggerus otonomi asli yang dimiliki oleh desa, sebab seluruh agenda lokal dipaksa tunduk pada proyek pembentukan koperasi ini.

"Desa itu seharusnya menjadi subjek politik yang otonom. Ketika kebijakan diputuskan secara sentralistis tanpa musyawarah yang memadai, maka yang akan terjadi adalah pemangkasan otoritas desa," kata Abe.