Update Kasus Little Aresha Jogja: 154 Orang Tua Korban Diperiksa, Pengacara Siapkan Mental Saksi untuk Sidang

Para tim Hukum Peduli Anak Yogyakarta, saat ditemui di Mapolresta Yogyakarta, pada Selasa (26/5/2026). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Penyidikan kasus kekerasan dan pelanggaran operasional daycare di Kota Yogyakarta memasuki babak baru. Penyidik Polresta Yogyakarta kini membidik jajaran pengelola lembaga tersebut dengan pasal berlapis, termasuk pelanggaran izin penyelenggaraan pendidikan.

Tim Hukum Peduli Anak Yogyakarta terus mengawal ketat perkembangan kasus ini. Mereka mengungkap adanya peluang besar penerapan pasal pidana baru yang menyasar langsung pihak penyelenggara.

Perwakilan Tim Hukum Peduli Anak Yogyakarta, Suki Ratnasari, menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya mendorong kepolisian untuk mendalami segala potensi pelanggaran hukum, termasuk aktivitas operasional lembaga yang diduga tanpa izin resmi.

"Misalkan ada pasal lain yang bisa diindikasikan, karena misal yayasannya belum berizin tapi dia menghimpun dana dari masyarakat, kan sebenarnya itu kena pidana juga," ujar Kiki sapaan akrabnya, usai melakukan audiensi dengan jajaran penyidik di Mapolresta Yogyakarta, Selasa (26/5/2026).

Meski begitu, ia menyebut formulasi dan pengembangan pasal pidana ini harus disiapkan dengan matang agar tidak mengganggu efektivitas proses hukum yang sedang berjalan.

"Kalau menyiapkan pasal semua ini, kami kemarin sudah banyak menghimpun itu. Strateginya bagaimana agar ini jalan dulu. Kalau nanti dimungkinkan ada laporan lanjutan, ya akan kita bicarakan lebih lanjut," katanya.

Kiki meluruskan simpang siur mengenai status berkas perkara saat ini. Ia menegaskan bahwa proses hukum kini baru berada pada tahap pertama pelimpahan berkas ke kejaksaan.

"Kalau P21 itu sudah tahap dua. Ini masih tahap satu, sedianya kemarin Senin, lalu ditunda setelah libur lebaran, kemungkinan sekitar tanggal 2 Juni. Tapi sebenarnya sudah siap," jelasnya.

Dalam audiensi tersebut, tim hukum mendapatkan kepastian dari penyidik mengenai penambahan pasal pidana, yakni Pasal 62 juncto Pasal 71 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal ini membawa ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara.

"Ini menyasar kepada penyelenggara pendidikan yang tidak berizin. Karena status hukum yayasan belum berubah, maka yang bertanggung jawab adalah ketua yayasan. Sehingga nanti ketua yayasan yang dijadikan tersangka," jelas Suki.

Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Yogyakarta, Saverius Fanny Noviandri, turut menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh regulasi yang dilanggar bisa diterapkan demi keadilan para korban.

"Undang-undang apa pun yang memang masuk, harus kita kawal. Ini adalah perkembangan baru. Awalnya fokus pada korporasi, perlindungan anak, dan KUHP. Sekarang berkembang ke Sisdiknas," terangnya.

Baca juga: Babak Baru Little Aresha: Rekening Pelaku Diblokir, Tim Hukum Pemkot Kantongi Kuasa 125 Orang Tua Korban

Skala kasus ini terbilang besar. Hingga saat ini, tim hukum telah mengantongi 125 surat kuasa dari orang tua korban, dan proses pemeriksaan oleh kepolisian masih terus bergulir.