4 Jam Sowan ke Sultan HB X di Keraton, Alissa Wahid Hingga Eks Menag Lukman Hakim Salah Satunya Bahas Minta Negara Sahkan UU Perampasan Aset
JOGJA - Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menggelar Silaturahmi Kebangsaan bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Kraton Kilen, Yogyakarta, Kamis (23/7/2026). Dalam pertemuan intensif yang berlangsung hampir empat jam tersebut, dibahas berbagai krisis strategis bangsa, mulai dari reformasi hukum hingga persoalan di Papua.
Koordinator GNB, Alissa Wahid, menyampaikan bahwa sowan ke Keraton Yogyakarta ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan dialog kebangsaan yang diusung GNB. Sebelum bertolak ke Jogja, rombongan juga sempat menemui Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Alissa menilai Yogyakarta, khususnya Keraton, memiliki posisi sejarah yang sangat krusial dalam menentukan arah perjalanan Republik Indonesia.
"Sebelum hari ini kami juga bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Soal Jogja apalagi Keraton Jogja dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia itu perannya tidak pernah kecil, selalu besar. Bahkan pernah menjadi ibu kota sementara ketika Indonesia menghadapi situasi genting. Tahun 1998 pun Sri Sultan menjadi salah satu deklarator berbagai gerakan penting," ujar Alissa kepada wartawan usai pertemuan.
Ia mengungkapkan, diskusi bersama Ngarsa Dalem berjalan hangat dan dinamis. Alissa menekankan bahwa benang merah perbaikan penegakan hukum di tanah air tidak boleh sekadar berfokus pada penindakan kasus secara parsial.
"Tadi dialog dengan Sultan berlangsung sangat seru, makanya sampai cukup lama," ungkapnya.
UU Perampasan Aset Jadi Prioritas
Dalam kesempatan yang sama, Akademisi UIN Sunan Kalijaga Prof. M. Amin Abdullah menekankan salah satu poin mendesak yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan DPR, yakni regulasi terkait aset hasil kejahatan.
"Yang pertama, Undang-Undang Perampasan Aset itu skala prioritas. Saya kira itu sumber dari banyak persoalan. Kalau itu selesai, insyaallah banyak hal lain akan mengikuti," jelas Amin.
Amin juga mendorong para penyelenggara negara agar tidak mengartikan akuntabilitas sebatas laporan di meja parlemen semata.
"Pemerintah perlu membiasakan pertanggungjawaban publik, tidak hanya pertanggungjawaban di DPR. Itu penting untuk kehidupan bangsa ke depan," tegasnya.
Kondisi sosiologis masyarakat saat ini juga tak luput dari sorotan Mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. Ia mengungkapkan adanya penurunan tingkat kepercayaan (distrust) publik yang masif terhadap institusi negara dan penegak hukum.
"Berbagai keresahan masyarakat ini muaranya pada munculnya distrust atau ketidakpercayaan terhadap institusi negara, aparat penegak hukum, bahkan hampir di semua sektor kehidupan," beber Lukman.
Menurut Lukman, ada dua akar masalah utama yang memicu gejolak ketidakpercayaan publik tersebut.
"Yang pertama adalah penegakan hukum yang dinilai rendah dan tidak konsisten. Yang kedua adalah akuntabilitas publik, sehingga penyelenggara negara tidak cukup hanya mempertanggungjawabkan kebijakan secara administratif, tetapi juga kepada masyarakat," paparnya.
Senada dengan Lukman, mantan Komisioner KPK Laode M. Syarif menilai pemulihan kepercayaan rakyat sangat bergantung pada keteladanan para penegak hukum itu sendiri.
"Masyarakat akan percaya jika aparat penegak hukum, mulai polisi, jaksa, KPK hingga hakim benar-benar menunjukkan kejujuran dan keteladanan. Yang sekarang ini masyarakat melihat masih banyak persoalan di masing-masing institusi," tegas Laode.
Hentikan Pendekatan Militer
Selain itu, situasi terkini di Papua turut menyita perhatian dalam pertemuan tersebut. Mantan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom menggarisbawahi pentingnya pola komunikasi baru di wilayah Cenderawasih itu.
"Kami juga berbicara soal Papua. Sangat diperlukan dialog dan komunikasi yang baik, terutama menyangkut kebijakan publik," kata Gomar.
Alissa Wahid pun menguatkan hal tersebut. Menurutnya, ketegangan di tanah Papua tak akan pernah usai jika negara terus-menerus mengandalkan kekuatan keamanan semata.
"Untuk Papua, pendekatan militer tidak bisa menghilangkan ketidakpercayaan. Yang harus lebih dulu dibangun adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melalui dialog dan informasi yang tepat," tegas putri Presiden ke-4 RI Gus Dur tersebut.
GNB ditegaskan Tanpa Agenda Politik
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) sendiri merupakan wadah independen yang diinisiasi oleh deretan tokoh lintas agama dan pemikiran, antara lain Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, KH Mustofa Bisri, Prof. Quraish Shihab, Romo Franz Magnis-Suseno, Kardinal Ignatius Suharyo, Bhikkhu Sri Pannyavaro, Karlina Supelli, hingga Omi Komaria Madjid.
Adapun delegasi yang hadir langsung di Kraton Kilen meliputi Nyai Sinta Nuriyah, Pendeta Gomar Gultom, Erry Riyana Hardjapamekas, Laode M. Syarif, Ery Seda, Prof. M. Amin Abdullah, Romo A. Setyo Wibowo SJ, Lukman Hakim Saifuddin, dan Alissa Q. Wahid.
Alissa menegaskan kembali bahwa gerakan ini sama sekali tidak membawa agenda politik praktis.
"Jangan hanya kasus korupsi ditangkap, kasus korupsi diselesaikan. Tetapi sistem penegakan hukumnya secara utuh itu yang jauh lebih penting. Kami tidak berbicara politik praktis, tetapi ingin mengingatkan bahwa Indonesia dibangun di atas nilai-nilai kebangsaan. Itu yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama," pungkas Alissa.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
