Kawal Hak Pekerja, MPBI DIY Buka Posko Aduan THR 2026 dengan Disnakertrans

Audiensi MPBI DIY ke Kantor Disnakertrans, pada Selasa (3/3/2026). (Istimewa)

JOGJA - Majelis Pekerja Buruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY sekaligus membuka Posko THR 2026 pada Selasa (3/3/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Disnakertrans DIY, Jalan Ringroad Utara, Maguwoharjo.

Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, mengatakan audiensi itu dilakukan sebagai bentuk dorongan kepada pemerintah daerah agar memastikan seluruh perusahaan di DIY mematuhi kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Audiensi ini kami lakukan bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY beserta jajaran sebagai bentuk dorongan agar pemerintah daerah memastikan seluruh perusahaan di DIY mematuhi kewajiban pembayaran THR sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Ia menegaskan, persoalan pembayaran THR setiap tahun tidak hanya terjadi di perusahaan besar, tetapi juga di sektor usaha kecil dan menengah seperti ritel, kuliner, dan jasa.

"Persoalan pembayaran THR setiap tahun tidak hanya terjadi di perusahaan besar, tetapi juga di sektor usaha kecil dan menengah seperti ritel, kuliner, dan jasa. Selain itu, pekerja informal dan gig economy, termasuk ojek online, kurir, dan pekerja platform digital seringkali tidak diakui sebagai pekerja formal sehingga tidak mendapatkan THR," jelasnya.

Irsad menyebut, kelompok rentan lain yang kerap terabaikan adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan caregiver yang bekerja dalam relasi kerja privat dan sering tanpa kontrak tertulis.

Kelompok lain yang rentan adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan caregiver, yang bekerja dalam relasi kerja privat dan terkadang tanpa kontrak tertulis, serta lemahnya pemahaman hukum Permenaker 2/2015 tentang Perlindungan PRT sehingga sulit menuntut haknya.

"Kami mendesak Pemerintah Daerah DIY bertanggung jawab memastikan perlindungan dan skema pemenuhan hak bagi kelompok ini," tegasnya.

Lanjut Irsad menjelaskan, pembukaan Posko THR 2026 bertujuan untuk mendorong kepatuhan perusahaan maupun pemberi kerja dalam membayarkan THR kepada pekerja/buruh.

"Pembukaan Posko THR ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan perusahaan dan atau pemberi kerja dan atau pengguna PRT dalam pembayaran THR kepada pekerja/buruh," ujarnya.

Selain itu, pihaknya ingin memastikan tanggung jawab Pemda DIY terhadap pekerja rentan.

"Kami ingin memastikan Pemda DIY bertanggung jawab atas pembayaran THR bagi PRT, caregiver, ojek online, dan pekerja informal lainnya," ucapnya.

Ia menambahkan, Posko THR 2026 dibuka sebagai sarana pengaduan dan advokasi bagi pekerja serta untuk memperkuat sinergi antara serikat pekerja, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Posko THR 2026 kami buka sebagai sarana pengaduan dan advokasi bagi pekerja, sekaligus memperkuat sinergi antara serikat pekerja, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya,” ucapnya.