Banjir Bandang Landa Bali dan NTT, Pakar UGM Desak Penambahan Ruang Terbuka Hijau

WNA kena banjir bandang saat di Bali (Istimewa)

JOGJA - Peristiwa banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pertengahan September 2025 mengundang keprihatinan para ahli kebencanaan. Meski terjadi di tengah musim kemarau, hujan ekstrem dengan curah lebih dari 300 mm dalam sehari disebut sebagai pemicu utama bencana tersebut. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar soal kesiapan tata ruang, kondisi lingkungan, dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem yang kian sulit diprediksi.

Guru Besar Geomorfologi Lingkungan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Djati Mardiatno, mengatakan bahwa banjir bandang di Bali dan NTT terjadi saat masa pancaroba, yaitu transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Namun, yang memperburuk kondisi adalah berkurangnya tutupan lahan di daerah terdampak.

"Berkurangnya hutan yang berubah menjadi area terbangun membuat air hujan lebih banyak menjadi aliran permukaan daripada meresap ke dalam tanah. Aliran permukaan yang besar inilah yang memicu banjir bandang," jelas Djati saat dihubungi, Rabu (17/9/2025).

Ia menekankan perlunya solusi jangka panjang berupa perbaikan tata ruang dan penambahan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan maupun daerah rawan bencana.

"Kita harus memperbanyak ruang terbuka hijau agar air hujan bisa diserap tanah. Pembatasan alih fungsi hutan dan pembersihan saluran sungai dari sampah juga penting agar fungsi drainase tetap optimal," tegasnya.

Baca juga: Polsek Wirobrajan Bekuk Dua Pria Pelaku Pembobolan ATM di SPBU Bugisan Yogya, Modus Tawarkan Bantuan Tarik Tunai

Hal senada disampaikan oleh pakar perencanaan kota dari Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir. Bakti Setiawan. Menurutnya, bencana banjir tidak hanya dipicu oleh faktor alam semata, tetapi juga akibat lemahnya pengendalian tata ruang dan pembangunan.

"Ada faktor eksternal berupa perubahan iklim, tapi ada juga faktor internal yaitu tata ruang dan perkembangan kota yang tidak terkendali," ujar Bakti.

Ia menilai bahwa strategi penanganan banjir ke depan harus berbasis pada pengurangan risiko bencana. Ini termasuk penataan ruang yang adaptif terhadap potensi bencana serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.

"Peningkatan ketangguhan warga melalui penguatan social capital, baik secara struktural maupun kultural, harus dilakukan agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana," imbuhnya.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Dosen UGM Beberkan Alasan Menko Polkam Perlu dari Kalangan Sipil

Keduanya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi. Pemerintah daerah diharapkan menyiapkan rencana kontinjensi serta menegakkan aturan tata ruang secara tegas. Akademisi berperan dalam riset dan sosialisasi, sementara masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan.

Beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat, kata Djati, antara lain membuat sumur resapan, lubang biopori, menjaga keberadaan ruang terbuka hijau, dan tidak membuang sampah ke sungai.

"Bencana bukan semata-mata karena alam, tapi juga karena cara kita mengelola ruang hidup. Jika ruang dikelola dengan bijak, risiko bencana bisa ditekan," pungkas Djati.