Reshuffle Kabinet, Dosen UGM Beberkan Alasan Menko Polkam Perlu dari Kalangan Sipil

Universitas Gadjah Mada (UGM). (Istimewa)

JOGJA - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Ini merupakan kali kedua reshuffle dilakukan sejak kabinet terbentuk, belum genap satu tahun setelah pelantikan. Pada reshuffle kali ini, lima posisi menteri diganti, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam).

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Mada Sukmajati, menilai langkah Presiden ini bisa menjadi cara untuk meredam situasi politik dan ekonomi yang belakangan menghangat. Namun ia juga menggarisbawahi bahwa reshuffle kali ini belum menjawab persoalan jangka panjang.

"Saya rasa bahwa reshuffle kabinet ini masih belum terlalu matang dan kemungkinan akan bisa terjadi reshuffle lagi kalau terdapat perkembangan situasi," ujar Mada saat diwawancarai pada Rabu (17/9/2025).

Menurut Mada, terdapat dua faktor utama yang menjadi latar belakang reshuffle kali ini: tekanan ekonomi dan dinamika politik dalam negeri. Ia melihat pergantian Menteri Keuangan sebagai upaya Presiden untuk mengatasi akar persoalan ekonomi yang semakin kompleks.

Sementara dari sisi politik, pergantian posisi Menko Polkam menurutnya merupakan respons cepat terhadap berbagai isu yang berkembang di ruang publik, termasuk dinamika internal partai politik, isu kebocoran informasi intelijen, serta menurunnya kepercayaan terhadap lembaga pertahanan seperti Polri dan TNI.

Baca juga: Dosen UGM Desak Kembali Investigasi Mendalam Soal Penembakan Diplomat RI di Peru

"Jadi mungkin salah satu kriterianya adalah bahwa tidak cukup responsif jika Pak Prabowo memilih Menko Polkam yang definitif nanti dari tentara atau Polri," katanya.

"Ini kaitannya dengan kekhawatiran politik tentang adanya situasi darurat militer atau supremasi sipil yang kemudian dikorbankan," sambung Mada.

Kendati begitu, Mada menekankan pentingnya memilih figur Menko Polkam dari kalangan sipil. Menurutnya, representasi kelompok sipil dalam kabinet sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan merespons isu-isu keamanan dengan pendekatan yang tidak semata-mata militeristik.

Baca juga: Anak Keluarga Dosen UGM Luncurkan Buku “Celoteh Cah Bulaksumur”, Ceritakan Nostalgia Remaja Era 60-80an

"Presiden perlu mempertimbangkan representasi kelompok sipil dalam pemilihan Menko Polkam, terutama untuk menjawab kekhawatiran publik dan menjaga stabilitas sipil," tegasnya.

Selain itu, Mada juga membaca reshuffle ini sebagai bagian dari dinamika kekuasaan di kalangan elite politik, bukan semata respons terhadap kondisi teknokratis kementerian.

"Saya kira ini juga akan bertambah pada ke dinamika kekuasaan para elite," pungkasnya.