JOGJA - Ketimpangan lingkungan di Indonesia dinilai makin memprihatinkan. Di saat kelompok masyarakat tertentu menikmati pasokan air bersih dan udara segar, warga di pemukiman kumuh justru harus mengonsumsi air kotor dan menanggung lonjakan suhu udara akibat sengatan emisi pendingin ruangan (AC) dari gedung-gedung bertingkat.
Menteri Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, menilai jurang pemisah ini lahir dari berkelindannya krisis sosial dan ekologi mulai dari krisis iklim, kelangkaan sumber daya alam, hingga kepungan bencana ekologis.
Melihat kondisi tersebut, Jumhur menekankan pentingnya memasukkan indikator lingkungan seperti sanitasi ke dalam studi pembangunan sosial. Menurutnya, selama ini penyajian data lingkungan sering terputus dan tidak terintegrasi dengan realitas sosial di lapangan. Data air bersih, misalnya, jarang dihubungkan secara langsung dengan masalah penyakit, produktivitas warga, maupun sektor pertanian.
"Pembangunan sosial merupakan jembatan penting antara pembangunan manusia dan pembangunan lingkungan," ujar Jumhur saat memberikan pidato pada Kongres IV APSI bertajuk “Refleksi Perkembangan Studi dan Praktik Pembangunan Sosial di Indonesia” di Auditorium Fisipol, Jumat (24/7/2026).
Baca juga: Menteri LH "Merinding" Dengar Sultan HB X Penjarakan Perusak Alam :"Kami Harus Lebih Galak"
Selain itu, Jumhur juga memberikan kritik tajam terhadap penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang berjalan selama ini. Ia menilai dokumen Amdal masih sangat kaku dan hanya berfokus pada kalkulasi fisik belaka, seperti tingkat kerusakan tanah atau jarak fasilitas industri dari area pemukiman warga.
Ia mendorong agar studi Amdal meluas dengan merangkul indikator kesiapan dan integrasi sosial masyarakat setempat.
"Jadi Amdal kalau bisa dimasukkan juga indikator integrasi sosial dan persiapan sosial. Bukan hanya sekedar berapa meter tanah rendang harusnya dari tempat industri," tegasnya.
Atas dasar itulah, ia menilai para praktisi pembangunan sosial memikul tanggung jawab besar. Mereka dituntut berdiri di tengah-tengah untuk menjembatani dinamika lingkungan sekaligus isu sosial secara komprehensif.
Di sisi lain, upaya menekan emisi gas rumah kaca melalui langkah mitigasi perubahan iklim terbentur tembok tebal pendanaan. Demi mengejar target Nationally Determined Contribution (NDC) hingga tahun 2035, Indonesia membutuhkan anggaran fantastis mencapai 470 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 7.000 triliun hingga Rp 8.000 triliun.
Baca juga: Bukan Cuma Daging dan Telur, UGM Minta Pangan Biru Jadi Masa Depan Pangan RI
Lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan tidak sanggup menopang kebutuhan tersebut sendirian, perdagangan karbon (carbon trading) baik lewat mekanisme sukarela (voluntary) maupun kepatuhan (compliance) menjadi celah solusi paling realistis.
"Bersiap-siaplah menghadapi satu aktivitas ekonomi baru yang bisa berkurang melalui kemuliaan terhadap kehidupan ini," pungkas Jumhur.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Dikirim Di Grup WA
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
