Pimpin HUT ke-79 Pemkot Jogja: Hasto Wardoyo Semprot ASN Malas Hingga Haramkan Donasi Bedah Rumah Masuk Kas Pemkot

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Pemerintah Kota Yogyakarta di Lapangan Balai Kota, Senin (8/6/2026). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta merefleksikan usia ke-79 tahun dengan melakukan gebrakan besar di sektor pelayanan publik, lingkungan, hingga pembenahan birokrasi.

Dalam Upacara HUT Pemkot Yogyakarta di Lapangan Balai Kota, Senin (8/6/2026), Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang berpihak pada rakyat kecil (pro-poor) dan lingkungan (pro-environment).

Hasto mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan rangkaian hari jadi ini lewat aksi nyata yang menyentuh masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan aksi donor darah.

"Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan yang pro-masyarakat, pro kepada yang lemah (pro-poor), dan pro pada yang miskin. Pelayanan Kesehatan & Donor Darah yakni kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis kemarin telah terlaksana dengan sangat baik," ujarnya, Senin (8/6/2026).

Sikat 300 Izin Mandek

Salah satu pencapaian strategis yang disorot adalah percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sempat tertahan. Pemkot Yogyakarta berhasil memangkas ratusan izin yang mandek setelah melakukan seleksi ketat.

"Sebelumnya, ada 900 lebih izin yang mandek dan belum bisa ditindaklanjuti. Setelah kita tapis (seleksi) bersama beberapa hari ini, sekarang tinggal sekitar 600-an izin. Mari tepuk tangan dulu. Dinas Perizinan (DPMPTSP), Dinas PU, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) sudah kita ajak bersama-sama untuk melayani dengan baik agar 600-an izin yang mangkrak itu dalam waktu dekat bisa diselesaikan," ungkapnya.

Hasto juga melayangkan peringatan keras kepada jajarannya agar tidak memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya berharap tidak ada kepentingan pribadi dalam pelayanan perizinan. Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa secerdas dan seterampil apapun orang memberikan layanan, kalau ada kepentingan, ia tidak akan terlihat cerdas atau terampil, melainkan menjadi bodoh karena adanya pamrih," tegasnya.

Demi menjaga transparansi itulah, pihaknya akan menerapkan sistem zonasi warna (merah, kuning, hijau) yang dievaluasi berkala setiap dua minggu sekali.

"Oleh karena itu, jangan ada pamrih di antara kita dalam memberikan pelayanan. Kita akan mengevaluasi setiap 2 minggu sekali untuk mencerna mana izin yang masuk zona merah, kuning, dan hijau. Dinas Perizinan sudah berjanji, jika masuk zona hijau, dalam waktu dua hari harus selesai," tutur Hasto.

Baca juga: Megawati Warning Seniman Indonesia Saat Buka Pameran di Bantul :" Daftarkan HAKI Sekarang Sebelum Dicuri Asing!"

Rekor Fantastis PBB: Target 6 Bulan Lunas Sehari

Gebrakan lain datang dari sektor pendapatan daerah yakni lewat program diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemkot Jogja mencatatkan rekor fantastis dengan meraup puluhan miliar rupiah hanya dalam waktu satu hari. Antusiasme wajib pajak yang membeludak membuat target enam bulan langsung terpenuhi seketika.

"Terima kasih juga atas pelayanan publik berupa pemberian diskon pajak, terutama PBB. Kemarin kita menargetkan kehadiran sekitar 600-an wajib pajak, namun alhamdulillah yang hadir mencapai 800 orang lebih dalam sehari. Hasilnya, dalam waktu satu hari, pajak yang terkumpul hampir mencapai Rp 54 miliar, yang mana jumlah ini setara dengan target selama 6 bulan. Ini adalah hal yang saling menguntungkan yang mana target pemerintah tercapai, dan masyarakat terlayani dengan diskon yang baik," beber Hasto.

Di sektor sosial, lanjut Hasto, gerakan gotong royong bedah rumah di Kota Gudeg mengalami lonjakan signifikan. Dari target awal hanya 10 rumah, Pemkot mendapat sokongan dari donatur hingga mampu membangun total 30 rumah dalam sebulan. Menariknya, proyek ini murni swadaya tanpa menyentuh dana APBD maupun APBN.

"Awalnya, di hari ulang tahun ini kita hanya menargetkan tambahan 10 rumah (biasanya seminggu 8 rumah), tapi ternyata, bantuan dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat mencapai 22 rumah. Sehingga dalam satu bulan ini, insya Allah ada 30 rumah yang akan terbangun melalui gerakan bedah rumah tanpa APBD dan tanpa APBN," jelasnya.

Kendati demikian, Hasto melarang keras donasi tersebut disalurkan melalui jalur birokrasi pemerintah atau PNS demi menghindari proses administratif yang berbelit-belit.

"Saya larang memberikan sumbangan lewat pemerintah atau PNS, karena jika uang masuk ke kas pemerintah, proses keluarnya akan rumit dan harus lewat izin DPRD. Jadi, kami minta sistem Business-to-Business (B2B). Keikhlasan penyumbang langsung disalurkan kepada tim bedah rumah di masing-masing keluarga. Terima kasih dan mohon pengawalan pelaksanaannya bersama Forkopimda," tegasnya.

Baca juga: Wali Kota Jogja Optimis Wilayahnya Jadi "The Little Singapore" Tapi Bukan Untuk Industri :" Ini Tidak Terlalu Berlebihan"

Sejalan dengan misi pro-environment, Pemkot Yogyakarta juga telah resmi mengoperasikan 50 unit becak listrik standar bantuan gratis dari PT KAI. Angkutan ramah lingkungan ini diserahkan langsung kepada para pengayuh becak dan koperasi di Kantor Dishub Kota Yogyakarta beberapa hari lalu.

"Program ini sangat menguntungkan lingkungan, karena selain pro-poor, kita juga pro-environment. Ini adalah prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik," pungkas Hasto.

​