JOGJA - Bupati Sleman Harda Kiswaya mengaku prihatin atas penetapan Lurah Condongcatur sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) yang tengah ditangani Polda DIY.
Menurut Harda, persoalan tersebut semestinya dapat dicegah apabila aparatur pemerintah kalurahan memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi dan tata kelola pemerintahan desa.
"Ya prihatin karena seharusnya bisa dihindari. Selaku pimpinan, hikmahnya saya akan terus mengingatkan. Kita harus terus belajar sehingga penguasaan perundang-undangan betul-betul harus dipahami oleh para lurah sehingga tidak salah mengimplementasikan dan menerjemahkannya dalam pelaksanaan tugas," ujarnya, saat ditemui di Pendopo Parasamya, Kantor Bupati Sleman, Selasa (2/6/2026).
Kasus yang menjerat Lurah Condongcatur, lanjut Harda, harus menjadi pembelajaran bagi seluruh lurah di Kabupaten Sleman agar lebih memahami aturan perundang-undangan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ia menilai persoalan pengelolaan tanah kas desa yang berulang di sejumlah kalurahan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sleman. Karena itu, ia berharap kasus serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari.
"Mudah-mudahan nanti yang terbaik untuk Condongcatur berkaitan dengan tata kelola pemerintahannya. Generasi penerusnya harus belajar. Jangan sampai terulang. Kan ada beberapa kelurahan yang ada masalah lagi, ada masalah lagi. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi," tegasnya.
Terkait status hukum Lurah Condongcatur, Harda memastikan Pemkab Sleman akan segera menindaklanjuti surat pemberitahuan yang telah diterima dari aparat penegak hukum. Proses pemberhentian sementara akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Ya ini surat baru masuk kemarin. Insya Allah segera dan sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.
Menurut Harda, setelah proses pemberhentian sementara dilakukan, Pemkab Sleman akan menunjuk penjabat sementara untuk memastikan pemerintahan di Kalurahan Condongcatur tetap berjalan.
"Ya tentu harus ada penjabat sementara," tegasnya.
Mengenai komunikasi dengan Lurah Condongcatur pascapenetapan tersangka, Harda mengaku belum melakukan kontak.
"Belum, belum," ucapnya singkat.
Sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terulang, Harda berencana meminta kepala dinas terkait yang baru untuk lebih aktif melakukan pembinaan serta sosialisasi aturan kepada pemerintah kalurahan.
Menurutnya, masih banyak persoalan yang muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap berbagai regulasi, baik yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa maupun aturan pemerintahan lainnya.
"Saya ingin lebih intens ke wilayah menjelaskan tentang peraturan-peraturan, baik Perda, Pergub maupun aturan lainnya, supaya bisa dipahami dengan baik sehingga dalam menjalankan tugas tidak salah menerjemahkan aturan itu," jelasnya.
Ia menegaskan seluruh proses administrasi terkait status Lurah Condongcatur akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Suratnya baru masuk, kemudian kita tindak lanjuti. Insya Allah proses berjalan sesuai aturan. Nanti harus dilakukan pergantian dan digantikan penjabat sementara," pungkasnya.
Sebelumnya, Polda DIY menetapkan Lurah Condongcatur sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa. Penyidik menduga terdapat penyewaan tanah kas desa kepada 17 pihak tanpa mengantongi izin Gubernur DIY.
Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan DIY, perbuatan tersebut diduga menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 1 miliar.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Wawancara Langsung
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
