89 Persen Dispensasi Nikah di Sleman Karena diluar Nikah, Ini Langkah yang Dilakukan Pemkab

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sleman, Novita Krisnaeni. (Olivia Rianjani)

JOGJA - Fenomena pernikahan usia dini masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Sleman. Sepanjang 2025, ratusan permohonan dispensasi nikah dikabulkan, dengan mayoritas dipicu oleh kehamilan tidak diinginkan (KTD).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sleman, Novita Krisnaeni, mengungkapkan bahwa faktor kehamilan menjadi penyebab dominan dalam pengajuan dispensasi tersebut.

"Artinya bahwa yang menjadi alasan utama diterbitkannya dispensasi pernikahan itu adalah karena (calon mempelai) sudah hamil," ujar Novita dalam jumpa persnya, pada Kamis (9/4/2026).

Berdasarkan data Pengadilan Agama Sleman, terdapat 112 kasus dispensasi nikah yang dikabulkan selama 2025. Wilayah dengan jumlah tertinggi berada di Kapanewon Gamping sebanyak 13 kasus, disusul Prambanan dan Ngaglik masing-masing 12 kasus.

Novita merinci, sebanyak 89 persen pengajuan dispensasi disebabkan kehamilan di luar nikah. Sementara itu, 9 persen lainnya diajukan untuk menghindari perbuatan zina, dan 2 persen karena faktor pergaulan bebas.

Ia pun menegaskan, kondisi ini membutuhkan intervensi berkelanjutan karena pernikahan dini membawa dampak luas, baik bagi individu maupun keluarga.

"Pernikahan di usia muda berisiko menyebabkan putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, hingga meningkatkan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)," bebernya.

Perselisihan Mendominasi Angka Penceraian

Lebih lanjut, Novita mengungkapkan fenomena yang terjadi di lapangan. Tidak sedikit pasangan muda yang awalnya mendesak untuk segera menikah, namun dalam waktu singkat kembali ke pengadilan untuk mengajukan perceraian.

"Perselisian dan pertengkaran ini menjadi faktor yang terbanyak (perceraian). Salah satu penyebabnya karena kurangnya komunikasi diantara pasangan ini," ungkapnya.

Baca juga: Unik Tapi Nyata, Dosen UMY dan UAD Ini Ubah Air Wudhu Jadi Nutrisi Tanaman dan Ikan Kepada Warga di Sleman

Data menunjukkan, angka perceraian di Sleman pada 2025 mencapai 1.489 kasus. Kapanewon Depok mencatat angka tertinggi dengan 165 kasus, diikuti Gamping 125 kasus, Mlati 109 kasus, dan Ngaglik 108 kasus.

Penyebab utama perceraian didominasi oleh konflik dan pertengkaran yang mencapai 84 persen. Faktor lain meliputi salah satu pihak meninggalkan pasangan sebesar 8,42 persen, serta persoalan ekonomi sebesar 5,20 persen.

Novita menilai, pernikahan dini menjadi salah satu kontributor terhadap tingginya angka perceraian, meskipun tidak dirinci persentasenya.

Untuk menekan tren tersebut, Pemkab Sleman melalui DP3AP2KB menjalankan berbagai program, mulai dari promotif hingga rehabilitatif.

Salah satunya, kata dia, adalah dengan melakukan sosialisasi meliputi delapan fungsi yang diantaranya fungsi keluarga, yang mencakup aspek agama, ekonomi, reproduksi, hingga kasih sayang.

Selain itu, pemerintah juga mengandalkan program Generasi Berencana (GenRe) yang menyasar kalangan remaja. Program ini bertujuan membekali remaja dengan perencanaan hidup yang matang, termasuk dalam hal pernikahan dan kesehatan reproduksi.

"Kami harapkan remaja-remaja itu juga sudah mempunyai rencana. Jadi tidak hanya pacaran, tetapi juga sudah membuat perencanaan. Nantinya kalau sudah berkeluarga itu, selain memilih pasangan yang baik tentu juga memikirkan anak jumlahnya berapa, alat kontrasepsi apa yang akan digunakan, itu sudah harus mereka ketahui sejak awal, sehingga ketika menikah itu sudah tidak bingung lagi," jelas Novita.

Menurutnya, program GenRe dijalankan melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), yang mengedepankan pendekatan konselor sebaya. Selain itu, terdapat pula program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ditujukan bagi orang tua agar mampu membangun komunikasi yang harmonis dengan anak.

Baca juga: Aksi Klitih Maut di Seyegan Sleman, Polisi Amankan Dua Orang

Di bidang perlindungan anak, lanjut Novita, Pemkab Sleman mengembangkan Gerakan Bersama Perlindungan Anak (GEBERPENA) yang mencakup layanan kesehatan gratis, asesmen psikologis, hingga forum anak.

"Masyarakat juga dapat mengakses layanan konseling melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk pencegahan, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk penanganan kasus," imbuhnya.

Kendati demikian, Novita menegaskan, upaya menekan pernikahan dini tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

"Kami harus melakukan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak. Kami juga mendorong masyarakat untuk memberikan ruang bagi anak-anak agar dapat menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan masa depan mereka dengan lebih baik demi menyongsong Indonesia Emas 2045," pungkasnya.