Konsumsi Rumah Tangga Mulai Terseret Imbas Geopolitik Timur Tengah, Pakar UGM Desak Pemerintah Kuatkan SDM dan Energi

Konflik AS - Israel - Iran. (Istimewa)

JOGJA - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah semakin menambah tekanan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Lonjakan harga energi, pelemahan nilai tukar, hingga ancaman inflasi impor menciptakan tekanan berlapis yang berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026.

Daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya membuat konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan, mulai kehilangan daya dorongnya. Situasi ini menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap guncangan eksternal yang sulit diprediksi.

Menurut Yudistira Hendra Permana, Ph.D, dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) ketidakpastian global saat ini bahkan lebih kompleks dibandingkan konflik terbuka.

"Yang kita hadapi sekarang itu bukan perang terbuka, tetapi situasi yang penuh ketidakpastian, di mana masing-masing pihak saling menekan tanpa benar-benar masuk ke konflik besar, dan kondisi seperti ini justru lebih sulit direspons karena arah perubahannya tidak jelas," ujar Yudis, Rabu (8/4/2026).

Inflasi Dipicu Biaya Produksi, Bukan Permintaan

Tekanan global merambat ke dalam negeri melalui berbagai saluran ekonomi. Yudis menekankan bahwa inflasi saat ini lebih banyak berasal dari kenaikan biaya produksi dibandingkan permintaan yang meningkat. Kenaikan harga energi dan bahan baku berdampak langsung pada sektor riil, termasuk komoditas pangan.

"Inflasi yang kita hadapi sekarang lebih banyak berasal dari sisi biaya, dari ongkos produksi yang meningkat, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih sehingga tekanan ini terasa semakin berat," katanya.

Kondisi ini juga memengaruhi kepercayaan pelaku usaha. Survei terhadap industri menunjukkan kekhawatiran bahwa tekanan akan semakin besar dalam beberapa bulan ke depan. Yudis menilai ketidakpastian global dan domestik membuat dunia usaha berhati-hati dalam ekspansi maupun investasi.

"Pelaku usaha melihat ke depan dengan cukup hati-hati karena tekanan biaya masih tinggi dan ketidakpastian belum mereda, sehingga ekspektasi mereka untuk beberapa bulan ke depan cenderung tidak terlalu optimistis," ujarnya.

Baca juga: Konflik Iran - AS - Israel, Pengamat UMY Tak Akan Picu Perang Dunia Ketiga Tapi...

Di tengah tekanan tersebut, Yudis menyoroti bahwa kebijakan ekonomi Indonesia cenderung berorientasi jangka pendek. Banyak keputusan fokus pada menjaga stabilitas sesaat, bukan membangun fondasi jangka panjang. Pendekatan ini membuat kebijakan terlihat reaktif.

"Sering kali yang dilakukan adalah memastikan kondisi tahun berjalan tetap aman, sementara perencanaan jangka panjang kurang mendapat perhatian yang cukup, sehingga kebijakan terlihat reaktif dan tidak memiliki arah yang kuat," jelasnya.

Ia pun menambahkan, pertimbangan politik juga kerap memengaruhi arah kebijakan ekonomi. Beberapa program dijalankan bukan semata berdasarkan kebutuhan ekonomi, tetapi juga dampak politik yang ditimbulkan.

"Ketika kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, maka risiko fiskal menjadi lebih besar karena keputusan yang diambil tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan ekonomi yang riil," tegas Yudis.