Seminar Mubyarto 2025 di UGM Bahas Tantangan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia

Seminar Mubyarto 2025 di UGM. (Istimewa (via e-mail))

JOGJA - Program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam dua dekade terakhir, ditandai oleh peningkatan komitmen pemerintah pada kebijakan berbasis bukti. Namun, tren terakhir menunjukkan adanya pengurangan ketergantungan pada data yang kuat, yang berpotensi memengaruhi efektivitas program dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran negara.

Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Mubyarto Public Policy Forum 2025 dengan tema “Poverty and Welfare Reform in Indonesia”, yang digelar di Learning Center Function Hall, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM.

Seminar tahunan ini digelar untuk menghormati almarhum Prof. Dr. Mubyarto, ekonom terkemuka UGM dan tokoh penting pembangunan pedesaan Indonesia pada era 1960-1990. Beberapa pakar ekonomi hadir sebagai pembicara, antara lain Ekonom UGM Elan Satriawan M.Ec., Ph.D., Ekonom UI Putu Geniki Lavinia Natih S.E. M.Phil., D.Phil., Akademisi ANU Firman Witoelar Kartaadipoetra, Ph.D., dan Peneliti Senior SMERU Dr. Sudarno Sumarto.

Elan Satriawan juga menekankan bahwa tantangan utama kini bukan lagi kemiskinan ekstrim, melainkan menurunnya kesejahteraan kelompok rentan, terutama kelas menengah. Menurutnya, kebijakan sosial harus memperluas fokus dari sekadar pengentasan kemiskinan menjadi pemberdayaan dan perlindungan sosial yang inklusif.

“Kebijakan di Indonesia harus lebih dari sekadar pengentasan kemiskinan. Perlu adanya sistem perlindungan sosial yang memberdayakan, inklusif, dan berkesinambungan dengan didukung kolaborasi, bukti ilmiah, serta konsistensi,” ujar Elan.

Elan menambahkan, lima tantangan utama perlu diatasi agar sistem perlindungan sosial lebih efektif, yaitu kesalahan sasaran penerima bantuan, cakupan yang belum menyeluruh bagi disabilitas dan lansia, dampak program terhadap pembangunan manusia yang terbatas, lemahnya keterkaitan dengan program ketenagakerjaan, serta pendanaan yang belum berkelanjutan.

Sementara itu, Putu Geniki Lavinia Natih memperkenalkan pendekatan Multidimensional Poverty Index (MPI) untuk melihat kemiskinan dari dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pengalaman hidup masyarakat. Menurut Putu, meskipun angka kemiskinan moneter menurun, masih banyak warga yang mengalami keterbatasan akses layanan dasar.

Baca juga: Pemangkasan TKD Picu Dilema Fiskal Daerah, Guru Besar UGM Soroti Kemandirian Fiskal Minim

“Perlindungan sosial tidak boleh berhenti pada pengurangan kemiskinan, melainkan harus mendampingi masyarakat sepanjang tahapan kehidupan mereka,” ujar Putu.

Ia juga menyoroti rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja serta minimnya data untuk kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas. Firman Witoelar Kartaadipoetra menekankan pentingnya riset dan kebijakan berbasis bukti dalam merancang program sosial.

"Namun belakangan, ketergantungan pada bukti yang kuat mulai berkurang, yang berpotensi menurunkan efektivitas program dan menyebabkan salah alokasi sumber daya,” katanya.

Senada, Sudarno Sumarto menyoroti transformasi kebijakan selama dua dekade terakhir, termasuk penurunan tingkat kemiskinan dan perluasan program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Baca juga: Semarak 5000 Anak di DIY Dalam Pentas "Angklung in Harmony #4" Perebutan GKR Hemas di Waterboom Jogja : "Tanamkan Budaya Sejak Dini"

Kendati demikian, ia menekankan tantangan sistem kesejahteraan Indonesia yang terfragmentasi, banyak kementerian dengan program tumpang tindih, serta tingginya tingkat informalitas tenaga kerja.

"Kita menghadapi sistem kesejahteraan yang terfragmentasi melalui banyak program, banyak kementerian, namun sering kali sasarannya tumpang tindih,” ujar Sudarno.