Klakson Bersahut-sahutan Para Pengendara di Bundaran UGM, Simbol Aksi "Nyerah Jadi WNI", Eks Rektor UII yang Turun Aksi Itu :"Jangan Sepelehkan!"

Suasana aksi damai dan diskusi publik bertajuk "NYERAH JADI WNI" di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (5/6/2026) sore. (Olivia Rianjani)

JOGJA - Kegelisahan atas memburuknya situasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan saat ini memicu aksi solidaritas di wilayah Yogyakarta. Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Suara Ibu Yogyakarta, Sejagat, Wakanda, pengemudi ojek online (ojol), hingga Forum Cik Diktiro menggelar aksi damai dan diskusi publik bertajuk "NYERAH JADI WNI" di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (5/6/2026) sore.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.30 hingga 17.30 WIB ini menarik perhatian publik lewat tiga medium unik yang dihadirkan massa untuk menyalurkan keresahan mereka. Selain menyediakan "Kotak Kegelisahan" dan "Papan Game Revolusi", massa juga mengajak para pengendara yang melintas untuk membunyikan klakson kendaraan sebagai simbol solidaritas.

Perwakilan massa dari Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta, Marsinah, menegaskan bahwa situasi ekonomi saat ini sudah berada di tahap yang sangat mengkhawatirkan, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Kenaikan harga barang pokok hingga anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai kian mencekik kehidupan sehari-hari.

"Hari ini kita sedang resah memikirkan situasi ekonomi yang semakin buruk. Betul bahwa situasi ini belum melatuh, tapi dalam konteks masyarakat ekonomi yang paling terdampak itu adalah masyarakat dengan kelas kecil menengah ke bawah ya, besar-besaran," ujarnya, disela-sela aksi.

Marsinah menyoroti tiga "kejutan negatif" yang harus dihadapi masyarakat setiap hari yakni nilai tukar dolar yang kian tak terkendali, tarif pajak UMKM yang mencekik, hingga kasus korupsi yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pos anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kemudian, ia juga mengkritisi hilangnya independensi Bank Indonesia (BI) akibat intervensi agenda politik rezim saat ini. Program-program seperti MBG, Kemitraan Domestik Modern Mandiri (KDMP), Danantara, hingga Food Estate dituding menjadi beban fiskal berat yang memicu ketimpangan sosial yang luar biasa.

Baca juga: Kritik Pidato Politik, Pakar UGM: Terlalu Jauh Dengan Realita Lapangan

Diketahuinya, berdasarkan riset tahun 2026, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia bahkan setara dengan kekayaan 50 juta lebih rakyat miskin. Menurutnya, dampak nyata dari karut-marut ekonomi ini, lanjut Marsinah, dirasakan langsung oleh para pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online.

"Bahkan misalnya hari ini teman-teman ojol yang juga hadir bersama kita juga merasakan betul karena ada kenaikan seperti oli yang awalnya Rp 50 ribu jadi Rp 70-80 ribu," ungkap Marsinah.

Lebih lanjut, ia mengecam tindakan pembungkaman terhadap suara-suara kritis masyarakat oleh negara, berkaca pada kasus hukum yang menimpa aktivis Andri Yunus.

"Semakin kamu kritis maka risikonya sebenarnya akan semakin besar dari segi keamanan. Jadi kita ingin supaya negara ini menghentikan total kalau perlu MBG, KDMP, dan proyek-proyek pemborosan lainnya, termasuk juga kunjungan presiden ke luar negeri yang semakin tidak terkendali dan tidak ada hasil yang signifikan," tegasnya.

Tiga Tuntutan Utama

Adapun tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada pemegang kebijakan yakni diantaranya:

1. Stabilisasi Ekonomi, yakni mewajibkan pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah luar biasa untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan nilai rupiah.
2. Evaluasi Fiskal Progresif, yakni mendesak pemerintah mengalihkan anggaran program yang dinilai boros (seperti MBG, KDMP, Danantara, Food Estate, dan perjalanan dinas luar negeri) untuk subsidi kebutuhan dasar pangan, bensin, modal usaha, serta pendidikan.
3. Perlindungan Warga Sipil, yakni menuntut jaminan hak asasi dan keamanan bagi warga negara yang menyuarakan kritik, baik secara personal maupun melalui media sosial.

​Terkait riuh klakson yang terus bersahut-sahutan dari para pengendara sepanjang aksi, Marsinah menilai hal itu sebagai sinyal kuat bahwa masyarakat luas merasakan penderitaan yang sama.