Kritik Pidato Politik, Pakar UGM: Terlalu Jauh Dengan Realita Lapangan

Akademisi Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Media Wahyudi Askar, Ph.D., (kiri). (Istimewa)

JOGJA - Narasi optimisme ekonomi yang gencar digaungkan pemerintah di tengah tekanan sosial dan ekonomi yang menghimpit masyarakat terus menuai sorotan. Akademisi Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Media Wahyudi Askar, Ph.D., menilai pemerintah saat ini terlalu fokus menjaga stabilitas narasi ketimbang membaca realitas riil yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Menurut Media, publik saat ini semakin kritis karena merasakan langsung dampak nyata dari situasi ekonomi yang sulit, mulai dari susahnya mencari lapangan kerja, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga penurunan daya beli yang drastis. Fenomena ini dinilai memperlebar jurang antara klaim keberhasilan pemerintah dan pengalaman hidup masyarakat di lapangan.

Pertumbuhan Ekonomi Hanya Dinikmati Kelompok Elite

Media menjelaskan bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibanggakan pemerintah tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat secara luas. Manfaat dari pertumbuhan tersebut justru dinilai lebih banyak mengalir ke kelompok elite yang menguasai akses modal, aset, dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebaliknya, kelas menengah dan kelompok rentan justru semakin terhimpit.

"Ekonomi itu memang tumbuh, tapi ekonomi itu hanya dinikmati oleh kelas atas, oleh orang superkaya, oleh mereka yang punya kapital, aset, properti, dan saham," ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Baca juga: Pakar UGM Sebut Koperasi Desa Merah Putih Ancam Demokrasi Ekonomi : "Dibentuk Lewat Instruksi Politik, Bukan Kebutuhan Warga"

Ia menyebut, keresahan publik saat ini lahir dari pengalaman hidup nyata, bukan sekadar persepsi yang berkembang di media sosial. Bahkan, masyarakat di pedesaan kini sudah mampu membaca situasi ekonomi secara kritis, termasuk persoalan subsidi, pajak, hingga fluktuasi nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, narasi optimisme pemerintah akan sulit diterima jika berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan masyarakat.

"Problem terbesar hari ini adalah terlalu jauh antara angka yang dinarasikan oleh pemerintah dengan realita di lapangan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Media menyoroti arah kebijakan publik pemerintah yang dinilai minim kajian akademik kuat dan belum berbasis riset kebutuhan riil masyarakat (evidence-based policy). Pola pengambilan keputusan yang terlalu bertumpu pada retorika politik dinilai berisiko melahirkan program yang tidak efektif dan justru membebani fiskal negara.

Menurutnya, sejumlah program besar pemerintah pun tak luput dari kritiknya, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Media mendesak pemerintah untuk berani melakukan evaluasi total, moratorium, hingga redesign kebijakan jika program-program tersebut tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat luas, demi menyelamatkan struktur anggaran negara.

"Beliau menciptakan kebijakan hanya dengan sebuah pidato politik, lalu hadir kebijakan setelah beliau pidato," katanya.

Media juga menyayangkan sikap pemerintah yang kerap melabeli kritik dari kalangan akademisi dan peneliti sebagai bentuk pesimisme terhadap negara. Padahal, kritik berbasis data merupakan instrumen penting untuk memitigasi risiko sosial dan ekonomi.

"Kalau pemerintah melihat para pengamat dan akademisi sebagai kawan berpikir, pemerintah akan merefleksikan dirinya dan merespons kritik itu dengan data juga. Kritis dan pesimisme itu dua hal yang berbeda," tegasnya.

Baca juga: Akademisi UGM Ungkap Fenomena Buzzer dan Ekonomi Atensi Picu Perubahan Ekosistem Komunikasi Digital