Hadapi Krisis "Budget Constraint", Komisi A DPRD DIY Sodorkan 5 Langkah Penyelamatan APBD DIY Salah Satunya Tolak PHK Honorer

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto. (Olivia Rianjani)

JOGJA - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tengah dibayangi persoalan budget constraint atau keterbatasan anggaran yang cukup serius. Menurunnya realisasi belanja daerah serta adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat memaksa daerah untuk memutar otak agar pembangunan tidak mandek.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengungkapkan bahwa realisasi belanja daerah DIY mengalami penurunan signifikan. Pada tahun anggaran 2024, realisasi berada di angka Rp 5,68 triliun, namun pada 2025 angka tersebut merosot menjadi Rp 4,73 triliun.

"Artinya ada penurunan sekitar 16 persen atau sebesar Rp 949,8 miliar. Belum lagi di tahun 2026, dana ISRC (Insentif Fiskal) kita dipangkas dari Rp 1,58 triliun menjadi hanya Rp 1 triliun," ujar Eko Suwanto, dalam jumpa persnya, Senin (27/4/2026).

Menyikapi kondisi tersebut, politisi PDI Perjuangan ini menawarkan Lima Langkah Penyelamatan agar pembangunan dan pelayanan publik di DIY tetap berjalan optimal.

Baca juga: Komisi D DPRD DIY Godok Raperda Kelola Museum Usai Kunjungi Ulen Sentalu

Pertama, Eko menekankan agar penyusunan APBD ke depan (2026-2027) harus fokus pada empat pilar utama yakni pelayanan publik, pengentasan pengangguran (penciptaan lapangan kerja), penanganan kemiskinan, dan penurunan stunting.

"Langkah kedua adalah memaksimalkan aset tidur milik Pemda DIY untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Eko mencontohkan aset seperti Eks Hotel Mutiara dan gedung-gedung lain yang belum dikelola secara komersial agar segera diberdayakan," kata Eko.

Namun, mengingat keterbatasan dana daerah, Eko mendorong pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) secara masif. Ia mencontohkan kesuksesan Kota Jogja yang menggunakan CSR dan Baznas untuk program bedah rumah dan stunting.

"Mestinya CSR dari pengusaha bisa membantu infrastruktur, misalnya jalan di seputaran Merapi atau untuk mitigasi bencana seperti beli ambulans dan senso. Tidak semua harus pakai APBD," tegasnya.

Berikutnya, Eko mengusulkan inovasi unik dengan mengonversi nostalgia para "Alumni Jogja" dimana mereka yang pernah bersekolah atau kuliah di DIY menjadi energi gotong royong untuk pembangunan.

"Kita bisa bikin ramah tamah alumni Jogja yang sekarang mungkin sudah jadi petinggi di BUMN atau perusahaan internasional. Pemda tinggal menunjukkan data by name by address, mana warga yang butuh jamban atau bedah rumah. Ini energi gotong royong yang luar biasa," jelas Eko.

Langkah terakhir menurutnya adalah mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan pemangkasan anggaran (normalisasi). Di sisi lain, ia meminta Pemda tidak menaikkan pajak kendaraan maupun retribusi di tengah situasi sulit ini.

"Khusus masyarakat Desil 1 dan Desil 2 (masyarakat sangat tidak mampu), kita harap ada insentif. Kalau perlu denda PBB dihapuskan atau disubsidi oleh Pemda. Jangan rakyat terus yang diminta ikat pinggang," jelas Eko.

Baca juga: Capaian WTP Tertinggi di RI, DPRD DIY Tetap Panggil Dua Dinas Ini Terkait Temuan BPK