Mahasiswa UGM Ungkap Tolak Ajakan ke Papua :" Kalau Gak Ada Penindasan, Buka untuk Publik dan Pers!"

Juru Bicara mahasiswa UGM, Gladwin. (Olivia Rianjani)

JOGJA - Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) membeberkan alasan di balik penolakan mereka terhadap tawaran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono untuk mengirimkan perwakilan mahasiswa langsung ke Papua.

​Penolakan ini menjadi buntut panjang dari kericuhan yang sempat terjadi dalam forum diskusi bersama tiga pejabat pusat di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6/2026) malam lalu.

Juru Bicara mahasiswa UGM, Gladwin, menegaskan bahwa mahasiswa tidak anti terhadap dialog. Namun, mereka menuntut bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat, terutama terkait transparansi kondisi di Papua, bukan sekadar memberikan akses eksklusif kepada segelintir mahasiswa.

"Kalau memang di sana tidak ada kekerasan, tidak ada penindasan, buka semuanya ke seluruh masyarakat Indonesia. Teman-teman pers diajak ke sana, diberi kebebasan meliput. Yang perlu melihat itu semua orang, bukan satu orang saja," ujar Gladwin saat menggelar konferensi pers di Selasar Utara Gedung Pusat UGM, Rabu (17/6/2026).

Gladwin menilai, ajakan tertutup dari pemerintah tersebut tidak akan mampu memulihkan kepercayaan publik yang saat ini sudah telanjur tergerus.

"Kalau memang mau buka faktanya, bukakan kepada rakyat. Ini semua rakyat, ini semua masyarakat, jangan satu orang dari mahasiswa itu saja," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengkritisi program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi adanya usulan revisi terhadap program tersebut, Gladwin mempertanyakan intensi dan ketulusan pemerintah di balik perubahan kebijakan yang terkesan mendadak.

"Yang ingin kami highlight adalah ketika ada pembenaran atau revisi itu intensinya apa? Apakah karena keberpihakan terhadap rakyat atau karena kondisi yang mendesak akibat krisis dan berbagai persoalan yang muncul?," jelas Gladwin.

Baca juga: Ribuan Mahasiswa Aliansi UMY Bergerak Kepung Titik Nol Jogja Hari Ini, Suarakan 8 Tuntutan Pembebasan Nasional

Secara blak-blakan, Gladwin mengakui bahwa mahasiswa saat ini berada pada titik krisis kepercayaan yang mendalam terhadap penguasa. Dampaknya, setiap kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah selalu dipandang dengan skeptisisme tinggi.

"Dari pemerintah sendiri kami secara garis besar sudah kehilangan kepercayaan," ucapnya.

Hal mendasar inilah yang membuat mahasiswa enggan menyambut ajakan diskusi dari Wamentan Sudaryono maupun Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Gladwin meluruskan stigma yang menyebut mahasiswa menutup diri dari komunikasi. Menurutnya, masalah utamanya adalah krisis legitimasi moral dari pihak pemerintah.

"Kami tidak anti dialog atau diskusi. Tapi kami berdiskusi ketika kami percaya orang yang berdiskusi dengan kami berpihak kepada rakyat," kata Gladwin.

Ia juga mengkritik tajam format acara di GIK UGM beberapa hari lalu. Forum tersebut dinilai pincang dan tidak setara karena baru digelar setelah berbagai kebijakan strategis telanjur disahkan oleh pemerintah.