Klarifikasi Mahasiswa UGM Bantah Tudingan Tolak Diskusi Saat Ricuh di GIK UGM

Pembacaan konferensi pers mahasiswa UGM di sebelah utara Kantor Pusat UGM (Balairung), Rabu (17/6/2026). usai viral ricuhnya diskusi publik di GIK. (Olivia Rianjani)

JOGJA - Merespons berbagai potongan video, narasi, dan tudingan miring yang beredar liar di ruang publik terhadap kericuhan diskusi publik bersama tiga pejabat pusat di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 15 Juni kemarin, perwakilan mahasiswa akhirnya angkat bicara.

Dalam konferensi pers yang digelar di Selasar Utara Kantor Pusat UGM (Balairung) pada Rabu (17/6/2026) sore, mahasiswa memberikan klarifikasi, kronologi, serta pernyataan sikap tegas terhadap jalannya pemerintahan saat ini.

​Dua perwakilan mahasiswa, Sarah dan Messa, membacakan secara bergantian pernyataan sikap yang menyoroti kebobrokan struktural, tekanan ekonomi, represi aparat, hingga tuntutan langsung kepada Rektor UGM, Ova Emilia.

​Dalam pembukaan pernyataannya, Sarah menegaskan bahwa aksi yang terjadi di GIK dua hari lalu merupakan puncak dari akumulasi kemarahan mahasiswa terhadap rezim yang dinilai kerap menindas rakyat.

"Perlu ditegaskan bahwa yang terjadi pada malam 15 Juni kemarin di GIK adalah bentuk ekspresi ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah yang berulang kali secara jelas menindas rakyat. Bermula dari unggahan yang berseliweran bahwa para pejabat negara dan media-media pendukungnya akan datang ke UGM. Kami yang sudah muak lantas berkumpul dan menolak tinggal diam," ujar Sarah.

Sarah menjelaskan, kecurigaan mahasiswa terbukti saat masuk ke dalam GIK. Forum yang diklaim sebagai ruang diskusi dinilai timpang dan hanya menjadi panggung monolog penguasa.

"Setelah satu persatu dari kami masuk ke GIK, kecurigaan kami bahwa forum ini bukan bukanlah forum diskusi yang jenuh semakin terafirasi. Acara yang dilabeli sebagai wadah diskusi ternyata betul hanya ajang pamer pencapaian pemerintah dengan porsi bicara yang jelas timpang untuk menghasilkan korespondensi yang substantif," katanya.

Mengenai adanya kericuhan dan pelemparan barang di dalam gedung, Sarah meminta publik melihat akar masalahnya, yakni kekerasan struktural yang lebih dulu dilakukan oleh negara.

"Maka di tengah segala teriakan, bentrokan dan barang yang terlempar ke tengah panggung dari berbagai arah dan pihak yang seharusnya disoroti hanyalah satu, rasa muak serta ketidakpercayaan kepirian kami terhadap pemerintah yang terlebih dahulu menindas rakyatnya dengan kekerasan. Setelah kekerasan yang dilakukan pemerintah sudah terlihat sebegitu telanjangnya lewat korupsi, penggusuran, penangkapan, hingga pembunuhan, tidak bolehkah kami sedikit menunjukkan kecewaan, ketidakpercayaan serta kemarahan kami? Kekerasan yang terus berulang dan kian membuat kami muak adalah bukti bahwa logika oknum tak lagi dapat dibenarkan," ucapnya.

Ia juga menyoroti kebijakan-kebijakan strategis nasional yang dianggap mengorbankan hajat hidup orang banyak demi proyek populis dan ekspansi ruang militer.

Menurutnya, rentetan kekerasan yang terjadi adalah hasil kebobrokan struktural yang terus dipelihara oleh rezim yang dari awal tidak pernah berpihak pada rakyat.

"Mulai dari pemaksaan program populis triliunan rupiah seperti MBG yang mengorbankan anggaran pendidikan. Mega proyek food estate yang menjadi dalih atas perampasan ruang hidup masyarakat adat Papua hingga pengesahan revisi RUU TNI dan RUU Polri yang mengokupasi ruang sipil secara sistematis," beber Sarah.

Sarah membantah jika mahasiswa UGM disebut anti terhadap dialog. Namun, ia mempertanyakan kredibilitas penguasa yang dinilai lahir dari proses yang cacat konstitusi.

"Kami diminta percaya pada rezim yang lahir dari perkawinan haram, penguasa dengan Mahkamah Konstitusi demi melahirkan seorang wakil presiden. Rezim ini telah membuktikan sejak hari pertama mereka berkuasa bahwa mereka hanya bekerja untuk mempertahankan kepentingan mereka semata," tuturnya.