Pertamax Tembus Rp 16.250, Guru Besar UMY Desak Pemerintah Segera Mitigasi Tekanan Ekonomi :"Beban Rakyat Semakin Berat"

Wabup Sleman Danang Maharsa saat melakukan peninjauan di SPBU Pertamina 44.552.04 Adisucipto, Rabu (16/12/2025). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter per 10 Juni 2026 memicu respons dari kalangan akademisi termasuk yakni Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.A., menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax ini tidak boleh dilihat sebagai kebijakan yang berdiri sendiri.

Menurutnya, lonjakan ini merupakan efek domino dari ketidakstabilan geopolitik global yang kian memanas, khususnya konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur distribusi energi dunia.

"Sebetulnya sudah banyak diprediksi oleh para ekonom dan ahli kebijakan publik bahwa apabila konflik berlangsung lama dan jalur distribusi energi global terganggu, maka harga minyak dunia akan terus meningkat. Dan sekarang kondisi itu mulai kita rasakan," ujar Zuly, Kamis (11/6/2026).

Zuly mengamati, efek psikologis dari kebijakan ini sudah mulai terlihat di lapangan. Munculnya antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi indikator nyata bahwa publik mulai cemas terhadap stabilitas pasokan dan potensi kenaikan harga lanjutan.

Karena itulah, ia mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan aspek komunikasi publik.

"Pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan dan konsisten terkait kondisi stok serta kebijakan energi nasional," tuturnya.

Baca juga: Dua Pekan Lebih Teror Api Misterius di Seyegan Sleman: Sudah 100 Lebih Kali Terjadi, Kini Merembet ke Rumah Tetangga!

Kekhawatiran terbesar, lanjut Zuly, adalah jika tekanan harga energi ini mulai merembet ke kelompok masyarakat yang bergantung pada BBM bersubsidi melalui efek berantai (multiplier effect). Ketika biaya transportasi dan distribusi komoditas melonjak, harga barang-barang kebutuhan pokok dipastikan akan ikut terkerek naik.

Kondisi ini diprediksi kian menjepit masyarakat karena lambatnya penyesuaian pendapatan dibandingkan dengan kecepatan kenaikan biaya hidup sehari-hari.

"Kalau pendapatan masyarakat relatif tetap sementara harga bahan bakar meningkat, maka dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor. Harga bahan pokok berpotensi naik, biaya produksi meningkat, dan pada akhirnya beban ekonomi masyarakat menjadi semakin berat," jelas Zuly.

Zuly memperingatkan pemerintah bahwa tekanan ekonomi yang dibiarkan berlarut-larut bisa menjadi pemantik ketidakpuasan sosial yang masif. Apalagi, hantaman penurunan daya beli kali ini tidak hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, melainkan juga mulai mengikis kelas menengah.

Baca juga: Harga Pertamax Resmi Nain Rp 16 Ribu Lebih, Pertamina Siapkan Antisipasi Migrasi ke Pertalite :"Jamin Stok 12 Kali Lipat"

Kendati demikian, ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis guna meredam potensi konflik di masyarakat. Beberapa langkah mitigasi yang mendesak dilakukan antara lain menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat bantalan program perlindungan sosial, dan memastikan kebijakan ekonomi memberikan rasa aman.

"Ketika tekanan ekonomi dirasakan oleh semakin banyak kelompok masyarakat, potensi munculnya solidaritas sosial akibat kesulitan ekonomi juga akan semakin besar. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah yang cepat dan tepat agar kondisi tersebut tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas," pungkasnya.