Sebut Masyarakat Cemas Soal Rupiah, Mahfud MD: Pemerintah Kalau Optimis, Tunjukkan Agar Rakyat Percaya!

Mantan Menkopolhukam, Prof Mahfud MD. (Olivia Rianjani)

JOGJA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara UII, Mahfud MD, turut menyoroti fenomena melemahnya nilai tukar rupiah belakangan ini.

Hal ini disampaikan Mahfud usai hadiri acara pembukaan pameran "Mata Hati Soekarno" pada Sabtu (6/6/2026) sore ini, di Bantul, DIY, saat mendampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Mahfud mengungkapkan adanya dualisme kondisi antara optimisme pemerintah dan realitas kecemasan di akar rumput serta pelaku usaha.

Baca juga: Klakson Bersahut-sahutan Para Pengendara di Bundaran UGM, Simbol Aksi "Nyerah Jadi WNI", Eks Rektor UII yang Turun Aksi Itu :"Jangan Sepelehkan!"

Meski mengaku bukan seorang ekonom, ia tidak menampik adanya keluhan dan kekhawatiran yang masif di tengah masyarakat mengenai kondisi mata uang rupiah saat ini.

"Saya merasakan keluhan masyarakat saja ya. Di mana-mana masyarakat malu dan ada kecemasan. Tapi saya bukan seorang ekonom, jadi saya tidak terlalu mendalami apa yang sebenarnya terjadi apakah betul-betul mencemaskan atau biasa-biasa saja," ujarnya.

Ia melihat ada perbedaan pandangan yang cukup kontras antara klaim sepihak pemerintah dengan analisis para pakar serta pelaku ekonomi di lapangan.

"Karena kalau saya dengar dari pihak pemerintah, mereka optimis ya bahwa semua fundamental ekonomi kita bagus. Tapi kalau saya bicara dengan ekonom-ekonom pengamat dari luar, ilmuwan, dan pelaku bisnis, ada kecemasan yang sungguh serius gitu," ungkap eks Ketua MK tersebut.

Karena perbedaan itulah, Mahfud meminta pemerintah untuk membuktikan optimisme mereka dengan tindakan nyata yang bisa menenangkan publik, bukan sekadar narasi angka.

"Dan mudah-mudahan pemerintah seharusnya bisa menyelesaikan inilah. Kalau memang optimis, tunjukkan atau bangun situasi agar masyarakat itu percaya bahwa tidak perlu pesimis. Kalau analisisnya yang persis, saya bukan seorang ekonom. Saya hanya seorang pendengar dari hasil analisis. Tapi sama semangatnya, mari Indonesia ini kita perbaiki," tegasnya.

Namun, mengenai langkah atau kebijakan politis apa yang seharusnya diambil untuk mengatasi persoalan ini, Mahfud menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif kepala negara. Bagi masyarakat sipil, indikator keberhasilan kebijakan tersebut hanya bisa diukur dari dampaknya di lapangan.

"Kalau kebijakan politis itu kan pilihan Presiden ya, itu terserah saja. Kalau rakyat seperti kita ini kan melihat gejalanya saja, gejala di masyarakat yang ditimbulkan oleh kebijakan itu apa," jelas Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD Soal MBG: Programnya Bagus, Tapi Dadan Bukan Orang Kompeten, Kontrak Semuanya Bermasalah

Kendati menangkap adanya sinyal kecemasan yang kuat di masyarakat, Mahfud memilih bersikap netral, namun tetap mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada serta fokus menjaga stabilitas negara.