Pertamax Naik Drasti, Guru Besar UMY Wanti-Wanti Pemerintah Jangan Sampai Pertalite Ikut Meroket, Sarankan Ubah Skema Subsidi

Wabup Sleman Danang Maharsa saat melakukan peninjauan di SPBU Pertamina 44.552.04 Adisucipto, Rabu (16/12/2025). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Kebijakan energi nasional terhadap penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang mengakibatkan kenaikan harga cukup drastis. Pemerintah didesak untuk segera mengevaluasi skema subsidi, khususnya untuk sektor non-industri, guna melindungi daya beli masyarakat yang kian tertekan.

Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag. Ia menilai, meski penyesuaian harga BBM nonsubsidi dipicu oleh gejolak geopolitik dan gangguan distribusi global, pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek perlindungan sosial.

"Bagi Pertamina dan pemerintah, kenaikan harga BBM sering kali dijelaskan sebagai konsekuensi penyesuaian terhadap harga pasar dunia. Namun dampaknya tetap dirasakan masyarakat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika nantinya Pertalite juga mengalami kenaikan harga, maka beban ekonomi masyarakat akan semakin berat," ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Baca juga: Pertamax Tembus Rp 16.250, Guru Besar UMY Desak Pemerintah Segera Mitigasi Tekanan Ekonomi :"Beban Rakyat Semakin Berat"

Menurut Zuly, akar masalah dari polemik ini bukan sekadar angka kenaikan harga energi, melainkan adanya ketimpangan nyata di lapangan. Biaya hidup terus melonjak, namun tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang signifikan.

"Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi atau kompensasi sosial, saya khawatir bakal terjadi efek domino yang memukul sektor rumah tangga. Kenaikan harga BBM dipastikan akan mengerek biaya transportasi dan distribusi, yang berujung pada meroketnya harga bahan pokok," katanya.

Sebagai solusi, Zuly mendorong pemerintah untuk merombak skema subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Ia menyarankan agar subsidi difokuskan pada masyarakat non-industri, terutama para pengguna kendaraan roda dua dan kendaraan pribadi nonmewah.

"Perlu ada kajian kembali mengenai subsidi BBM non-industri bagi masyarakat. Tujuannya agar kelompok yang paling terdampak tetap memiliki akses terhadap energi dengan harga yang terjangkau. Jika tidak ada langkah perlindungan yang memadai, tekanan ekonomi masyarakat akan semakin besar," tegasnya.

Selain itu, Zuly menyoroti pola komunikasi publik pemerintah yang dinilai kerap berseberangan dengan realitas di lapangan. Perbedaan narasi ini berisiko mengikis legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

Ia pun meminta pemerintah lebih transparan dalam memaparkan kondisi energi nasional, termasuk blak-blakan mengenai tantangan dan strategi penyelesaian yang sedang diambil.

"Ketika masyarakat melihat fakta yang berbeda dengan narasi yang disampaikan, maka kepercayaan publik bisa menurun. Karena itu, komunikasi yang jujur, terbuka, dan sesuai kondisi lapangan menjadi sangat penting," ungkap Zuly.

Baca juga: Harga Pertamax Resmi Nain Rp 16 Ribu Lebih, Pertamina Siapkan Antisipasi Migrasi ke Pertalite :"Jamin Stok 12 Kali Lipat"

Kendati demikian, pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang dan instrumen yang cukup untuk meredam dampak sosial-ekonomi dari fluktuasi harga BBM ini. Kuncinya ada pada kecepatan evaluasi kebijakan, penguatan bantalan sosial, dan keterbukaan informasi.

"Pemerintah perlu bergerak cepat agar tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas. Kebijakan yang tepat sasaran dan komunikasi yang baik akan sangat menentukan keberhasilan menghadapi situasi ini," pungkas Guru Besar tersebut.