Sering Blunder, Pakar UGM Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Komunikasi Publik

Wawancara (ilustrasi) (Istimewa (via e-mail))

JOGJA - Pemerintah diminta mengevaluasi secara serius pola komunikasi publik yang selama ini kerap memicu kontroversi. Dalam hampir setahun terakhir, pernyataan sejumlah pejabat dinilai lebih sering memantik kegaduhan ketimbang menenangkan publik, memperlihatkan lemahnya pengelolaan pesan dari lingkar kekuasaan.

Pakar komunikasi politik dari FISIPOL UGM, Prof. Nyarwi Ahmad, Ph.D., menilai banyak pejabat belum mampu membedakan antara komunikasi persuasif dengan komunikasi yang bersifat memaksa. Hal tersebut, menurutnya, menjadi akar dari krisis 
komunikasi yang kini tengah dihadapi pemerintah.

“Komunikasi persuasif itu dialogis, berbasis data dan rasionalitas. Tujuannya adalah mengajak publik berpikir dan memahami nilai-nilai baru secara bersama,” kata Nyarwi dalam forum Diskusi Komunikasi Magister (Diskoma) Fisipol UGM edisi ke-24, belum lama ini.

Ia mencontohkan, gaya komunikasi pejabat yang membalas kritik publik dengan nada tinggi, bahkan menyarankan warga untuk pergi dari Indonesia jika tidak setuju, sebagai bentuk komunikasi yang tidak demokratis.

“Bukan solusi yang ditawarkan, tapi justru nada arogansi. Ini tidak mencerminkan upaya berdialog dengan publik,” tegasnya.

Baca juga: Cerita Ibu Tunggal Menjadi Mahasiswa Double Degree UGM Raih Penghargaan di Konferensi Mikrobiologi Bergengsi di Jerman

Lebih lanjut, Nyarwi menilai bahwa pola komunikasi seperti ini justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, dan menambah jarak antara pemerintah dan rakyat.

Hal senada disampaikan praktisi komunikasi dan alumni FISIPOL UGM, Dr. Agus Sudibyo. Ia mengkritisi kaburnya batas antara ruang publik dan ruang privat dalam penggunaan media sosial oleh pejabat publik. Menurutnya, banyak pejabat belum menyadari bahwa platform digital adalah ranah terbuka yang menuntut etika tinggi dalam berkomunikasi.

"Ketika standar etika jadi kabur, pejabat semestinya tampil dengan tanggung jawab moral yang lebih tinggi. Komunikasi di ruang publik harus bebas dari ujaran kebencian, intimidasi, hingga insinuasi,” ujar Agus.

Baca juga: Dies Natalis ke-79, Fakultas Farmasi UGM Genjot Transformasi Pendidikan dan Standardisasi Inovatif

Ia menambahkan, pemerintah tidak hanya dituntut mampu menjelaskan kebijakan secara baik, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan melalui cara berkomunikasi yang etis, santun, dan mencerdaskan.

"Dalam iklim demokrasi, kemampuan membangun komunikasi publik yang efektif dan empatik menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintahan," pungkas Agus.