Fokus Jalan Desa, Pemkab Sleman Kebut Perbaikan Mulai Awal Juni Ini Meski Harga Aspal Sempat Naik :"Butuh 1 Triliun Perbaikan Total"

Jumpa pers DUPUKP Sleman, Selasa (12/5/2025). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus menggenjot pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan pada tahun 2026 ini. Pemkab Sleman menyiapkan total anggaran sekitar Rp 108 miliar untuk mendukung program "dalan alus" yang menjadi visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Sleman.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, Sukarmin mengatakan alokasi anggaran infrastruktur jalan tahun 2026 meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

"Kalau dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 58 miliar, tahun 2025 sekitar Rp 57 miliar. Dan tahun 2026 total anggaran sekitar Rp 108 miliar. Tetapi memang ada pos yang digunakan untuk menunjang pekerjaan jalan yaitu pembelian alat untuk mengolah aspal," ujarnya, dalam jumpa pers, pada Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, kenaikan anggaran tersebut menunjukkan komitmen Pemkab Sleman dalam mewujudkan program "dalan alus".

"Ini menunjukkan komitmen dari Pak Bupati dan Wakil untuk mewujudkan 'dalan alus'. Karena beliau mempunyai keyakinan dengan jalan halus itu roda perekonomian akan bergerak dengan baik. Sehingga pelayanan, mobilisasi barang dan jasa, termasuk pariwisata bisa terus berjalan," ucapnya.

Berdasarkan SK Bupati Sleman Nomor 87.3/Kep.KDH/A/2025, panjang jalan kabupaten di Sleman mencapai 733,67 kilometer yang terdiri dari 371 ruas jalan. Adapun kondisi jalan pada 2025 meliputi jalan baik sepanjang 209,04 kilometer atau 28,49 persen, kondisi sedang 289,9 kilometer atau 39,51 persen, rusak ringan 221,76 kilometer atau 30,23 persen, dan rusak berat 12,97 kilometer atau 1,77 persen.

Dengan kondisi tersebut, tingkat kemantapan jalan di Sleman mencapai 68,01 persen atau 498,94 kilometer, sedangkan jalan tidak mantap sebesar 31,99 persen atau sepanjang 234,73 kilometer.

Untuk menjaga kondisi jalan mantap sekaligus mencapai target kemantapan penuh, Pemkab Sleman memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp 1,118 triliun. Rinciannya terdiri dari kebutuhan pemeliharaan rutin sebesar Rp 18,7 miliar, pemeliharaan berkala jalan rusak ringan sebesar Rp1,03 triliun, dan peningkatan jalan rusak berat sebesar Rp65,4 miliar.

Sukarmin pun menjelaskan, pada tahun 2025 anggaran pembangunan jalan sebesar Rp19 miliar digunakan untuk penanganan lima ruas jalan sepanjang 3,159 kilometer. Selain itu terdapat anggaran Rp4,2 miliar untuk empat jembatan dan 11 gorong-gorong.

"Untuk pemeliharaan berkala tahun 2025 total penanganannya sepanjang 14,65 kilometer. Kemudian perbaikan gorong-gorong dan jembatan sekitar Rp 1 miliar dengan target 50 buah," jelasnya.

Sementara pada tahun 2026, pembangunan jalan dianggarkan sebesar Rp 45,4 miliar untuk penanganan 11 ruas jalan sepanjang 11,8 kilometer. Sedangkan penggantian jembatan dialokasikan Rp 5,3 miliar dengan target tiga jembatan dan 14 gorong-gorong.

"Untuk pemeliharaan berkala tahun 2026 ini Rp26 miliar. Ini alokasi paling besar kedua setelah pembangunan jalan," katanya.

Ia menyebut, beberapa ruas prioritas pembangunan jalan di antaranya Jalan Krapyak-Wonosari, Ngawen-Kenteng, Sentukan sebagai jalur evakuasi, kawasan Pahingan menuju stadion, ruas Balong-Bangunkerto, Losari-Gayamharjo perbatasan Klaten-DIY, Monumen Polisi Minggir, hingga Sranggahan-Condongcatur.

Khusus ruas Sentukan, lanjut Sukarmin, konstruksi jalan akan diubah menggunakan beton karena sering dilalui kendaraan berat pengangkut material.

"Kita sadari meskipun tidak punya tambang, jalur sana sering dilewati truk material sehingga jalannya cepat rusak. Ini mulai kita ganti dengan komposisi beton," jelasnya.

Selain pembangunan jalan kabupaten, Pemkab Sleman mulai mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan jalan desa. Hal itu dilakukan menyusul banyaknya keluhan kondisi jalan desa yang rusak.

"Selama ini kondisi jalan desa terutama poros-poros desa sudah banyak yang memprihatinkan. Dulu era 2010-an ada program stimulan bantuan cepat sehingga masyarakat bisa swadaya membangun dan memelihara jalan desa. Ketika program itu terhenti, sampai hari ini belum ada lagi alokasi khusus," imbuh Sukarmin.

Menurut Sukarmin, masukan dari para lurah menjadikan jalan desa sebagai prioritas penanganan pemerintah daerah.

"Dengan komitmen Pak Bupati, mulai tahun ini ada anggaran untuk menangani jalan desa maupun jalan kabupaten," katanya.

Jalan Desa dianggarkan Rp 8,6 Miliar

Pemkab Sleman mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,6 miliar untuk pemeliharaan jalan desa di 17 kapanewon dan 86 kalurahan. Setiap desa memperoleh alokasi sekitar Rp 100 juta untuk perbaikan jalan yang diusulkan.

"Kalau dihitung rata, jalan desa kurang lebih Rp100 jutaan yang bisa diajukan. Semoga ke depan kondisinya semakin baik karena memang kondisi jalan yang paling banyak rusak ada di jalan desa," tuturnya.

Menurut Sukarmin, pelaksanaan perbaikan jalan desa dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2026 tentang pembangunan jalan desa oleh pemerintah daerah. Saat ini proses masih memasuki tahap perencanaan desain dan dijadwalkan selesai pada 21 Mei 2026, sementara pelaksanaan fisik direncanakan dimulai awal Juni.

Sukarmin menambahkan, pelaksanaan proyek jalan sempat mengalami keterlambatan akibat kenaikan harga aspal imbas konflik Timur Tengah.

"Krisis yang terjadi di Israel itu berpengaruh pada harga minyak dunia dan berdampak pada aspal. Kami meminta referensi harga pasar dari Pertamina dan setiap dua minggu berubah. Sebelum krisis harganya Rp 14 ribu per kilo, sekarang Rp 15.500. Bahkan sempat Rp 32 ribu," katanya.

Baca juga: Dukcapil Sleman Gandeng 29 Mitra RS dan Klinik, Urus Akta Kelahiran Kini Bisa Sambil Rawat Inap

Untuk pemeliharaan rutin itulah, DPUPKP Sleman menyiapkan sembilan tim yang dibagi di wilayah barat, tengah, dan timur.

"Pemeliharaan rutin seperti tambal sulam jalan yang membahayakan pengguna jalan. Kalau ada aduan hari ini, besok pagi sudah ditangani," tandas Sukarmin.

Sementara itu, Sekretaris DPUPKP Kabupaten Sleman, Fauzan Ma'ruf mengatakan penanganan jalan desa saat ini mulai dijalankan sambil menyesuaikan perkembangan harga aspal.

"Kami sedang melakukan penyesuaian anggaran terutama menyangkut harga aspal agar proyek dapat segera berjalan sesuai perkembangan di lapangan," katanya.

Ia menyebut bantuan swadaya terakhir diterima masyarakat pada 2010 sehingga kondisi jalan desa saat ini banyak membutuhkan penanganan serius.

"Kami menyadari tanggung jawab sosial terhadap provinsi, mengingat kondisi jalan desa saat ini rata-rata memerlukan penanganan serius akibat mobilitas kendaraan perusahaan," ujarnya.

Fauzan juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kalurahan terkait keterlibatan perusahaan sekitar untuk membantu pemeliharaan jalan.

"Peran serta perusahaan dalam pemeliharaan jalan sangat krusial untuk mengurangi beban anggaran daerah," ucapnya.

Menurutnya, infrastruktur jalan yang baik akan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa.

"Jika kondisi jalan bagus, maka urat nadi perekonomian masyarakat desa akan semakin lancar," katanya.

Plt Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Jalan Kabupaten Sleman, Nurvia Mitha Pratama, turut mengatakan tahun ini terdapat enam titik prioritas pemeliharaan berkala jalan.

Baca juga: Fakta Baru Penemuan Terduga Penitipan Ilegal 11 Bayi di Rumdin Bidan Pakem Sleman, Polisi :"Awalnya Karena Kemanusiaan ke Satu Orang"

Enam titik itu yakni Gejayan - Demangan , Turi - Gondoarum, Banjarharjo - Ngemplak, Turgenen - Tegal Donon, Tlacap - Brayut, serta Ngangrung - Pokoh.

"Tahun ini kami kembali mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalan berkala. Selain perbaikan rutin yang dilakukan tim lapangan, terdapat enam titik prioritas pemeliharaan berkala," pungkasnya.