Dugaan Mahasiswa UBK Dibayar Usai Temui Wapres Gibran, Mahfud MD Curigai "Orang Dalam" Kekuasaan

Mantan Menkopolhukam, Prof Mahfud MD. (Olivia Rianjani)

JOGJA - Dugaan pemberian uang kepada sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) usai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, menuai kritik tajam dari mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Mahfud mengaku prihatin dengan adanya pengakuan mahasiswa yang menerima bayaran berkisar antara Rp2 juta hingga Rp2,5 juta pasca-pertemuan yang berlangsung pada Senin (15/6/2026) lalu. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam transaksi politik pragmatis merupakan pukulan bagi dunia akademik.

"Akhirnya mereka mengaku kalau mereka dibayar untuk bertemu dengan Gibran. Sangat menyedihkan kalau mahasiswa mau dibayar," ujar Mahfud saat ditemui di sela-sela kegiatannya di UGM, Kamis (25/6/2026).

Baca juga: Mahfud MD Soal MBG: Programnya Bagus, Tapi Dadan Bukan Orang Kompeten, Kontrak Semuanya Bermasalah

Meski demikian, Mahfud tidak menampik bahwa dinamika perpecahan faksi di dalam dunia kemahasiswaan bukanlah barang baru. Ia menilai, dalam setiap era selalu ada kelompok mahasiswa yang memilih keluar dari koridor idealis demi kepentingan tertentu. Namun, ia memperingatkan bahwa intelektualitas bisa menjadi senjata makan tuan jika sudah terseret agenda pragmatis.

"Sejak dulu, dunia kemahasiswaan itu banyak dinamika, dan terkadang intelektual menjadi sebuah perangkap bagi mereka yang memiliki kepentingan tertentu," bebernya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengklaim mengetahui adanya aktor di balik aksi unjuk rasa serta pihak yang membiayai demonstrasi.

Mahfud justru melemparkan spekulasi bahwa aktor intelektual di balik transaksi mobilisasi mahasiswa tersebut bisa jadi berasal dari lingkaran dalam kekuasaan itu sendiri. Ia mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dan tidak sekadar melontarkan tudingan tanpa bukti konkret.

"Yang membayar kelompok-kelompok itu bisa saja orang dalam, bukan orang luar, kan bisa saja? Harusnya diomongkan langsung secara terang-terangan. Siapa yang membayar, apa kompetensinya, dan kebijakan apa yang ditolak?," ucapnya.

Baginya, transparansi adalah kunci perbaikan iklim demokrasi. Ia pun meminta pemerintah menghentikan praktik mobilisasi mahasiswa menggunakan uang, dan mendorong kelompok mahasiswa terutama yang berada di wilayah penyangga ibu kota untuk kembali pada marwahnya sebagai agen perubahan (agent of change).

"Sekarang, orang yang dibayar itu ada, tapi itu harus ditutup (dihentikan). Sebaiknya mahasiswa, apalagi yang di dekat Jakarta, fokus pada perjuangan saja," pungkasnya.

Baca juga: Sebut Masyarakat Cemas Soal Rupiah, Mahfud MD: Pemerintah Kalau Optimis, Tunjukkan Agar Rakyat Percaya!

Sebelumnya, isu ini mencuat setelah video pengakuan sejumlah mahasiswa UBK viral di media sosial. Akibat kegaduhan tersebut, Ketua BEM FH UBK, Muhamad Abdi Maludin, telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik atas tindakan yang dilakukan oleh rekan-rekannya.