Sensus Ekonomi 2026 di Kota Jogja Resmi Dimulai, Hasto Wardoyo : Data Rahasia, Bukan untuk Pajak

Saat petugas Sensus Ekonomi melakukan tugasnya ke Rumah Dinas Wali Kota Jogja, pada Selasa (23/6/2026). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pendataan yang dilakukan setiap satu dekade ini diharapkan dapat memetakan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih presisi guna mengoptimalkan kebijakan publik.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut petugas sensus dengan tangan terbuka dan memberikan informasi yang jujur. Ia menegaskan bahwa data yang dikumpulkan bersifat rahasia dan dilindungi oleh undang-undang.

"Data ini data mikro yang sangat bermanfaat bagi pemerintah kota, mulai dari penghasilan, kepemilikan aset, hingga usaha. Dengan data yang presisi, kami bisa membuat pengelompokan desil kesejahteraan yang lebih akurat sehingga bantuan sosial bisa tepat sasaran," ujar Hasto di sela-sela proses pendataan dirinya di Rumah Dinas, Selasa (23/6/2026).

Baca juga: 9 SPPG di Kota Jogja Sempat Ditutup, Pemkot Sebut Hanya 1 yang Kini Aktif Lagi

Menanggapi kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi kenaikan pajak atau keterbukaan data, Hasto menegaskan agar warga tidak perlu risau. Menurutnya, sensus ini adalah kesempatan emas bagi warga untuk berkontribusi dalam pembangunan selama 10 tahun ke depan.

"Jangan khawatir soal pajak. Laporkan saja apa adanya. Kejujuran menyampaikan data ini penting agar kenaikan atau penyesuaian kebijakan di masa depan benar-benar mencerminkan kondisi nyata masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Yogyakarta, Joko Prayitno, memastikan proses pendataan di wilayahnya berjalan lancar tanpa kendala berarti. Hingga hari ini, progres pendataan telah mencapai 6,35 persen dan ditargetkan rampung dalam waktu 10 minggu ke depan.

"Untuk Kota Jogja, alhamdulillah masyarakat menerima dengan baik. Kami juga didukung penuh oleh Bapak Gubernur, Wali Kota, hingga jajaran RT dan RW dalam pendekatan persuasif kepada warga," jelasnya.

Joko memaparkan, terdapat tiga pembaruan signifikan dalam sensus ekonomi tahun 2026 dibandingkan periode sebelumnya. Pertama, cakupan yang lebih luas karena menyasar seluruh kegiatan ekonomi, termasuk sektor pertanian. Kedua, pendalaman materi mengenai kondisi ekonomi keluarga, mulai dari perumahan, pendidikan, hingga aset kepemilikan. Ketiga, penggunaan teknologi yang lebih modern.

"Sekarang kita sudah menggunakan gadget, sehingga validasi data bisa langsung dilakukan saat itu juga di lapangan. Dulu dokumen harus discan atau di-entry manual, sekarang jauh lebih efisien," katanya.

Baca juga: Masuk Jogja Bakal Punya Nuansa Berbeda, Pemkot Sisir Kabel Liar di 5 Batas Kota, Hasto Wardoyo :"Perda Tahun Ini Selesai"

Terkait kekhawatiran masyarakat, Joko menekankan strategi "TIER" sebagai edukasi kepada warga yakni diantaranya Terima petugas dengan baik, Isi jawaban dengan benar, dan Rahasia data terjamin tidak berkaitan dengan pajak.

"Intinya, kami hanya minta data untuk dasar perencanaan pembangunan yang lebih baik. Kami berharap warga kooperatif agar informasi ekonomi Kota Jogja tetap terbarukan dalam sepuluh tahun ke depan," pungkas Joko.

​