Diskon Tarif Angkutan Lebaran diklaim Dongkrak Ekonomi Daerah Perputaran Uang Rp 148 Triliun, Pakar UGM Beri Catatan Ini

Situasi di Stasiun Yogyakarta saat arus balik Lebaran 2026. (Istimewa)

JOGJA - Kebijakan diskon tarif angkutan hingga 30 persen selama periode mudik Lebaran dinilai berpotensi mendorong perputaran ekonomi di daerah. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan sistem transportasi serta ketepatan sasaran kebijakan.

Pemerintah memperkirakan perputaran uang selama musim mudik Lebaran mencapai sekitar Rp 148 triliun. Sementara itu, konsumsi masyarakat pada periode Lebaran 2026 diproyeksikan tumbuh 10 hingga 15 persen, yang turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,4 - 5,5 persen di kuartal pertama 2026.

Pakar transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Ir. Dewanti, mengatakan kebijakan diskon tarif angkutan dapat memberikan dampak ekonomi jangka pendek melalui peningkatan mobilitas masyarakat.

"Diskon ini mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Selain itu, masyarakat juga memiliki ruang lebih untuk membelanjakan anggaran pada kebutuhan Lebaran, seperti konsumsi dan aktivitas ekonomi di daerah tujuan," ujarnya, Senin (30/3/2026).

Menurut Dewanti, peningkatan mobilitas saat Lebaran umumnya diikuti dengan naiknya pengeluaran rumah tangga, termasuk untuk sektor pariwisata dan konsumsi lokal. Hal tersebut dinilai berkontribusi terhadap perputaran ekonomi di berbagai daerah tujuan mudik.

Di sisi lain, menurutnya kebijakan diskon juga berperan dalam menahan lonjakan tarif angkutan serta membantu mengendalikan tekanan inflasi, khususnya pada sektor transportasi.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Melonjak, Pakar UGM Desak Pemerintah Lakukan Pengembangan Energi Terbarukan :"Ini Momentun yang Pas"

Meski demikian, Dewanti mengingatkan bahwa dampak kebijakan ini sangat ditentukan oleh tingkat permintaan perjalanan serta kapasitas layanan transportasi yang tersedia. Ia menekankan pentingnya memastikan manfaat diskon tepat sasaran.

"Pemberian diskon harus diwaspadai agar tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang memang sudah memiliki kemampuan bepergian, tetapi juga menjangkau rumah tangga rentan," katanya.

Ia juga mengingatkan agar program diskon tidak mengorbankan aspek keselamatan dan kenyamanan layanan transportasi.

Lebih lanjut, Dewanti menilai strategi pemberian diskon di luar tanggal puncak arus mudik berpotensi menggeser waktu perjalanan masyarakat sehingga kepadatan lalu lintas dapat ditekan.

"Kalau informasinya tidak tersampaikan dengan baik atau insentifnya tidak cukup menarik, maka masyarakat tetap akan memilih bepergian di waktu puncak," ucapnya.

Selain itu, Dewanti menekankan pentingnya penguatan manajemen lalu lintas selama periode mudik dan arus balik. Pemerintah diminta memastikan pengaturan lalu lintas berjalan adaptif dan konsisten, serta tidak membingungkan pengguna jalan.

Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan informasi real-time terkait kondisi lalu lintas dan potensi gangguan di lapangan.

"Informasi terkait hujan deras, banjir, longsor, hingga suhu udara tinggi harus disampaikan secara lengkap dan merata kepada masyarakat," jelasnya.

Baca juga: Rupiah Melemah, Harga Pangan Berpotensi Naik 8 Persen, Pakar UGM Sarankan Hal Ini

Serta, Dewanti menekankan bahwa keberhasilan mudik yang aman dan nyaman tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat sebagai pengguna transportasi.

"Dengan sinergi antara kebijakan yang tepat, kesiapan infrastruktur, dan kesadaran masyarakat, perjalanan mudik Lebaran diharapkan dapat berlangsung lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa transportasi," pungkasnya.