Harga Minyak Dunia Melonjak, Pakar UGM Desak Pemerintah Lakukan Pengembangan Energi Terbarukan :"Ini Momentun yang Pas"

Konflik AS - Israel - Iran. (Istimewa)

JOGJA - Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah mulai menimbulkan dampak nyata bagi ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyebut cadangan pasokan operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini hanya mampu bertahan sekitar 20-23 hari. Angka ini jauh di bawah standar internasional yang idealnya mencapai 90 hari.

Kekhawatiran masyarakat mulai muncul, terutama menjelang momentum mudik Idul Fitri. Di beberapa daerah seperti Sumatera Utara dan Jawa Tengah, warga melakukan panic buying di sejumlah SPBU untuk mengamankan stok BBM.

Anggota Dewan Pengarah Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Deendarlianto menilai kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah. Menurutnya, tingginya ketergantungan Indonesia pada impor minyak menjadi salah satu penyebab cadangan BBM menipis.

"Produksi minyak mentah kita tidak sampai 700 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional sekitar 1,5 juta barel per hari. Artinya, kita masih harus mengimpor minyak mentah dalam jumlah banyak untuk menutup kebutuhan tersebut,” ujar Deendarlianto pada Rabu (25/3/2026).

Baca juga: Penjelasan Pakar UGM Kepada Pemerintah untuk diversifikasi Sumber Impor Minyak ditengah Konflik Global

Lebih lanjut, Deen sapaan akrabnya menekankan bahwa ketergantungan impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik global. Gangguan jalur distribusi energi internasional, seperti akibat konflik di Iran, bisa memperlambat pasokan sekaligus mendorong harga minyak dunia naik.

"Kita sangat bergantung pada impor, sehingga saat terjadi konflik atau gangguan jalur distribusi, pasokan bisa terganggu dan harga minyak internasional juga ikut naik," jelasnya.

Meski demikian, Deendarlianto melihat situasi ini sebagai peluang untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Selama ini, pengembangan energi baru terhambat karena harga yang lebih mahal dibanding minyak fosil. Ia mendorong pemerintah mempercepat implementasi kebijakan energi baru, seperti B40 yang 40 persen bahannya berasal dari minyak sawit, serta E10 bioetanol dari singkong atau tebu.

"Ketika harga minyak dunia naik, energi terbarukan menjadi lebih kompetitif. Ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan biodiesel, bioetanol, maupun sumber energi alternatif lainnya," katanya.

Deendarlianto menambahkan, momentum kenaikan harga minyak dunia juga membuka peluang memperkuat riset dan pengembangan energi. Kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri, terutama riset terapan, dinilai penting untuk membangun kemandirian energi nasional.

"Hilirisasi dari riset dasar menuju riset terapan, itu saatnya sekarang, terutama di energi terbarukan," tegasnya.

Baca juga: Modus Penipuan Digital Lewat WhatsApp Capai Rp 9,1 Triliun, Pakar UGM Singgung Pentingnya Kolaborasi Hukum dan Literasi Masyarakat

Ia pun menekankan bahwa keberanian politik dalam menentukan arah kebijakan energi menjadi penentu utama agar Indonesia bisa keluar dari siklus krisis energi yang berulang. Menurutnya, Indonesia memiliki posisi tawar kuat untuk memperkuat kedaulatan di sektor energi.

"Saya kira sekarang ini jadi momentum bagi dunia riset dan perguruan tinggi untuk mempercepat penelitian terapan di bidang energi terbarukan agar bisa segera diimplementasikan secara industri," pungkas Deendarlianto.