DPRD DIY Setuju Soal Rencana WFA Sepekan Sekali, Tapi Pertimbangkan Hal Ini

Jajaran Ketua DPRD DIY dan tiga Wakil DPRD DIY. (Istimewa)

JOGJA - Rencana pemerintah pusat untuk mencanangkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) satu kali dalam sepekan mendapat tanggapan dari pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, jajaran menteri Kabinet Merah Putih sudah menyepakati hari work from home (WFH) alias kerja dari rumah. Kebijakan satu hari bekerja dari rumah ini merupakan upaya penghematan energi imbas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menegaskan bahwa daerah pada prinsipnya akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

"Iya kita nggakpapa. Jika itu keputusan tidak ada hal yang harus ditolak oleh daerah, tidak boleh. Sebagai konsekuensi NKRI ini. Jadi pemerintah sudah menghitung pasti apapun alasannya kita bukan ekonom disini tapi tidak usah menghitung bagaimana anggaran diapa namanya itu diirit, gitu lah," ujar Nuryadi kepada wartawan di kantornya, Kamis (26/3/2026).

Terkait kemungkinan pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan WFA, ia menyebut pihaknya masih menunggu kebijakan teknis dari pemerintah daerah.

"Kita lihat aja nanti seperti apa policy daripada pemerintah daerah DIY. Artinya dilaksankan atau tidak, yang jelas lembaga kami bukan mengambil posisi untuk menjudge, tetapi kami bisa menyampaikan koordinasi dengan gubernur jika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik," katanya.

Karena itulah, ia juga menekankan pentingnya batas kewenangan lembaga legislatif dalam menyikapi kebijakan tersebut.

"Sehingga jangan sampai Lembaga Dewan atau individu Dewan mengambil langkah bukan haknya. Ini yang paling penting yang harus kita tegaskan," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Budi Waljiman, menjelaskan bahwa kebijakan WFA dari pemerintah pusat memiliki latar belakang strategis, khususnya dalam mengantisipasi lonjakan konsumsi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM).

"Ya WFA dari pemerintah pusat itu tadi sampaikan Pak Ketua memang kebijakan dari pusat. Yang saya tahu adalah kebijakan sebenarnya untuk mengantisipasi artinya ini mengantisipasi lonjakan terutama lonjakan kebutuhan dari BBM yang ada," ujar Budi.

Dalam hal ini, ia menyoroti kondisi global yang tengah mengalami tekanan energi, yang juga berpotensi berdampak pada Indonesia.

"Karena kita tahu semuanya kita bicara hari ini di seluruh regional di sekitar Indonesia ini baik Malaysia, Singapura, Vietnam, sekitarnya, apalagi yang Filipina sekarang mereka sedang krisis energi, mereka hari ini di Singapura satu liter itu kalau nggak salah sudah menembus hampir 30 ribuan," katanya.

Baca juga: Pesan Sultan HB X dan DPRD DIY Dalam Hari Jadi DIY Ke-271

Meski begitu, menurutnya, Indonesia saat ini masih mampu menjaga stabilitas harga BBM berkat subsidi pemerintah.

"Kita masih harganya tidak berubah Pemerintah kita masih memsubsidi supaya harga ini, tapi kalau tidak kita antisipasi lama-lama juga kita akan mengaruhi BBM kita mempengaruh keuangan kita, juga akan cadangan kita terkuras," jelas Budi.