Momen Syawalan, Ketua DPRD DIY Nuryadi Dorong Evaluasi Danais :"Danais Jangan dipolitisasi"

Ketua DPRD DIY, Nuryadi. (Istimewa)

JOGJA - Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menegaskan bahwa momentum Syawalan dan halal bihalal dimanfaatkan sebagai refleksi sekaligus dorongan untuk meningkatkan aspirasi masyarakat.

"Jadi Syawal ini kan rutin kita lakukan sebagai tradisi dan budaya Indonesia. Disamping itu dari sisi religi kita sudah berjuang kemarin melawan apapun satu bulan untuk puasa dan ini kemenangan bagi teman-teman yang beragama Islam, terutama masyarakat Indonesia," ujar Nuryadi kepada wartawan dikantornya, Kamis (26/3/2026).

Ia menekankan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk terus menyerap aspirasi masyarakat.

"Kami pasti banyak komitmen bahwa ke depan kami sebagai wakil rakyat ini akan bersama-sama dengan Sekwan, bersama dengan wartawan, akan bersama dengan rakyat untuk meminta aspirasi. Bagaimanapun evaluasi ini selalu kita catat dan kita kembangkan agar kelemahan-kelemahan kita di masa lalu bisa tertutupi di berikutnya," ucapnya.

Baca juga: Pesan Komisi A DPRD DIY Jelang Lebaran 2026 : Pelaku Wisata Tidak Nuthuk Harga, Wisatawan Waspada Campak

Nuryadi juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan peran DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, meski terbentur kebijakan anggaran dari pemerintah pusat.

"Dan kita kembangkan sehingga betul-betul kami sebagai aspirasi ini, sebagai wakil rakyat bisa mengembang apa yang diinginkan oleh masyarakat, walaupun catatan besar bahwa tentang anggaran untuk Indonesia seperti ini, bahwa Pemerintah kita sedang mencoba melakukan hal-hal yang untuk kebaikan masa depan tentunya. Maka ikat pinggang kencangkan, tapi kita juga harus memberikan ruang-ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan itu,” jelasnya.

Terkait dana khusus keistimewaan (Danais) DIY, Nuryadi menegaskan pentingnya memisahkan aspek politik dari hak-hak daerah.

"Kalau bicara tentang Danais Undang-Undang Keistimewaan ini agak berbeda. Saya berpikir bagaimana proses undang-undang keseimbangannya, proses sejarah. Sehingga mestinya Pemerintah pusat nanti bisa meruangkan pikirannya untuk berpikir ulang tentang bagaimana Danais itu, sehingga keistimewaan ini tidak boleh dipolitisin," jelasnya.

Dalam hal itu, Nuryadi menekankan peran sejarah Yogyakarta dalam Republik Indonesia sebagai dasar untuk meminta perhatian pemerintah pusat.

"Artinya kalau bicara politik, besar sekali andilnya Yogyakarta terhadap Republik ini. Pada waktu dua hari setelah Proklamasi, sampaikan Ngarsa Dalem menyatakan di belakang Republik. Maka momentum Syawalan halal bihalal ini kita gunakan untuk intropeksi kita bersama dengan apa yang harus dilakukan oleh pusat kepada daerah yang tidak mungkin kita ingkari," terangnya.

Baca juga: Komisi A DPRD DIY Cek Kesiapan Layanan Pemudik Jelang Lebaran 2026 di Pos Perbatasan, Tekankan "Zero Kejadian"

Kendati demikian, pihaknya bersama jajaran anggota DPRD DIY tetap menghormati kebijakan pemerintah pusat, namun tetap membuka ruang untuk memberikan masukan, terutama terkait penggunaan Danais.

"Jadi, apapun yang di pusat-pusat harus kita hormati. Jadi, kalau MBG kita terima, yang tidak malah bagaimana dana pendidikan ditarik ke situ, juga pada waktu memberikan kepada orang yang tidak tepat. Kalau MBG-nya harus kita terima apapun sebagai konsekuensi daripada NKRI, hanya beberapa titik yang harus kita berikan masukan. Bagaimanapun pemerintah pusat juga memberikan ruang untuk kita memberikan masukan," pungkas Nuryadi.