JOGJA - Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp 17.000 per dolar AS pada pertengahan Maret memicu kekhawatiran terhadap stabilitas harga pangan nasional. Ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas strategis dinilai membuat harga pangan domestik rentan terhadap gejolak kurs.
Dosen Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Hani Perwitasari, menyebut fluktuasi nilai tukar memiliki dampak berbeda pada setiap komoditas pangan. Menurutnya, pengaruh pelemahan rupiah terhadap harga pangan bisa berkisar antara 2 hingga 8 persen, tergantung kondisi pasokan dan jenis komoditas.
"Untuk fluktuasi nilai tukar ini akan berpengaruh terhadap stabilitas harga pangan, bervariasi bisa dari 2 sampai 8 persen tergantung jenis makanannya," ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Hani menjelaskan, komoditas dengan ketersediaan cukup di dalam negeri cenderung lebih tahan terhadap tekanan kurs. Sebaliknya, komoditas dengan pasokan terbatas akan lebih mudah mengalami kenaikan harga.
Ia mencontohkan sejumlah produk pangan yang sulit disubstitusi seperti daging, telur, dan susu sebagai kelompok yang paling rentan terdampak.
"Komoditas yang paling rentan seperti daging, kemudian telur, susu yang memang sulit untuk disubstitusi, maka dia akan lebih rentan terhadap dampak dari pelemahan rupiah ini," jelasnya.
Menurut Hani, kondisi ini tidak lepas dari struktur pangan nasional yang masih bergantung pada impor. Ketika produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, impor menjadi solusi untuk menjaga pasokan. Namun, hal tersebut sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi nilai tukar.
"Semakin tinggi impornya, maka ini akan sangat rentan terhadap gejolak kurs yang ada," katanya.
Tak hanya berdampak pada harga jual, pelemahan rupiah juga meningkatkan biaya produksi di sektor pertanian dan peternakan. Hal ini terjadi karena sebagian input produksi masih terkait dengan pasar global.
"Nilai tukar akan mempengaruhi biaya produksi, terutama ketika barang-barang produksi ini merupakan barang tradable, sehingga harganya akan naik dan total biayanya meningkat," ungkapnya.
Dalam jangka pendek, Hani menekankan pentingnya langkah pengendalian harga untuk meredam dampak yang lebih luas. Pemerintah dinilai perlu memiliki data produksi dan kebutuhan pangan yang akurat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran, termasuk dalam menentukan kebutuhan impor.
"Kalau kurang ya perlu impor, kalau tidak kurang ya tidak perlu impor, sehingga kebijakan bisa diambil dengan lebih tepat," tuturnya.
Baca juga: Tinjau Pos PAM Lebaran 2026, Pemkot Jogja Larang Bus Masuk Kawasan Ini
Sementara itu, dalam jangka panjang, penguatan produksi dalam negeri menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan impor. Dukungan kepada petani melalui akses pembiayaan, subsidi input, hingga perlindungan asuransi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi.
"Peran seluruh pihak termasuk konsumen juga penting, karena memilih produk dalam negeri akan mendorong penguatan produksi pangan nasional,"pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Dikirim Melalui E-mail