Perempuan di Lokasi Bencana Rentan Kekerasan Seksual, Akademisi UGM Desak Perlindungan Berbasis Gender

Potret sejumlah wanita yang terkena bencana. (Istimewa)

JOGJA - Kondisi darurat akibat bencana alam kembali menyoroti risiko kekerasan seksual yang dihadapi perempuan di lokasi pengungsian. Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia kerap mengalami ancaman non-fisik yang jarang menjadi prioritas dalam penanganan bencana.

Akademisi pemerhati gender dari Sekolah Pascasarjana UGM, Ratna Noviani mengatakan bahwa selama ini, fokus pemerintah dan relawan masih tertuju pada pemulihan fisik seperti distribusi logistik, evakuasi, dan perbaikan infrastruktur. Padahal, kekerasan berbasis gender dapat terjadi kapan saja di tengah ruang pengungsian yang tidak aman.

"Perempuan menghadapi beban ganda saat bencana, akibat struktur sosial patriarkis sekaligus kondisi pengungsian yang rawan. Risiko kekerasan seksual sering terabaikan karena respons bencana belum sepenuhnya sensitif gender," ujarnya, Jumat (12/12/2025).

Ratna menekankan bahwa kebijakan penanggulangan bencana masih minim perspektif gender. Aparat dan relawan cenderung fokus pada kebutuhan dasar pengungsi, sementara isu kekerasan seksual dianggap kurang prioritas. Padahal, situasi darurat justru meningkatkan risiko tersebut.

Menurutnya, beberapa langkah yang seharusnya menjadi standar dalam pengungsian yakni meliputi penempatan petugas perempuan, penerangan yang memadai, penataan ruang tidur terpisah, hingga pelatihan relawan mengenai kekerasan berbasis gender.

"Ruang pengungsian harus mempertimbangkan keamanan dan privasi perempuan, termasuk fasilitas sanitasi terpisah. Sistem pelaporan dan pendampingan korban juga harus siap digunakan sejak awal," jelas Ratna.

Baca juga: Guru Besar UGM Usul Sebagian Dana MBG Difokuskan untuk Daerah Terdampak Bencana

Selain itu, edukasi komunitas dan kerja sama dengan lembaga layanan menjadi kunci dalam mencegah kekerasan seksual. Ratna menekankan bahwa perlindungan perempuan seharusnya tidak lagi menjadi tambahan, melainkan komponen utama dalam setiap fase penanggulangan bencana.

"Kita membutuhkan sistem yang mengakui kerentanan berbasis gender, agar keselamatan dan martabat perempuan selalu menjadi prioritas. Dengan begitu, kekerasan seksual dalam situasi bencana bisa dicegah dan tidak terulang," pungkasnya.