Komdigi Tunggu Arahan Presiden Soal Pembatasan Game Online

Kegiatan game online. (Istimewa)

JOGJA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan akan mencermati terlebih dahulu arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana pembatasan game online, yang sebelumnya ramai dibicarakan usai insiden di SMA Negeri 72 Jakarta.

Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi, Raden Wijaya Kusuma Wardana, menegaskan bahwa kebijakan mengenai game online berada di bawah kewenangan direktorat jenderal tertentu di kementerian tersebut.

"Kalau bicara soal kebijakan game online, ada dirjen sendiri yang menangani, yaitu Dirjen yang berjarak dengan pusat sekolah, Pak Edwi Rahimlah,” ujarnya kepada wartawan di UGM, Rabu (12/11/2025).

Ia mengatakan pihaknya akan menunggu arahan resmi dari Presiden maupun Menteri Komdigi sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Prinsipnya, apapun yang menjadi kebijakan presiden, kita harus tindak lanjuti. Bentuknya seperti apa, nanti biar dari Bu Menteri saja yang akan menjawabnya," katanya.

Baca juga: Persiapan Transisi Energi, ESDM Fokus pada Empat Strategi Utama Ini

Raden juga menyinggung bahwa pembatasan konten di media digital sejauh ini sudah diatur dalam regulasi yang berlaku. Menurutnya, pemerintah saat ini fokus membatasi konten negatif, termasuk hoaks, pornografi, judi online, dan kekerasan.

"Kalau bicara konten media sosial, secara prinsip kita tetap mengacu pada regulasi yang ada. Konten negatif itu mencakup hoaks, pornografi, maupun judi online. Nah, kalau konten yang menjurus ke kekerasan juga termasuk konten negatif. Itu juga harus kita hindari,” jelasnya.

Kendati begitu, lanjut Raden, upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan sebenarnya menjadi ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Di Kemendikbud sudah ada tiga hal besar yang harus dihindari dari sekolah, yaitu bullying, terorisme atau radikalisme, serta kekerasan seksual. Nah, itu ranahnya mereka," terangnya.

Ia turut menegaskan siap mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat.

"Kami dari sisi Komdigi yang jelas, kami akan mendukung apa yang jadi kebijakan daripada pimpinan negara ini,” tegasnya.

Baca juga: Rencana Pembatasan Game Online, Dispar Yogya Sambut Positif

Terkait kemungkinan pembatasan game online melalui regulasi seperti Program Moderasi Digital Nasional (PM Tunas), Raden menyebut hal tersebut juga akan menjadi bahan pertimbangan pihaknya.

"Iya betul, kalau PM Tunas itu jelas ada pembatasan. Itu juga kami pasti akan lihat konteks yang besar. Kami juga akan meminta para platform untuk mencermatkan hal ini,” pungkasnya.