Wali Murid SD Nglarang Tagih Janji Pemerintah Imbas Terdampak Tol Yogya - Solo

SD Negeri Nglarang, Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Olivia Rianjani)

JOGJA - Sejumlah wali murid SD Negeri Nglarang, Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendesak pemerintah segera merealisasikan pembangunan gedung sekolah pengganti yang terdampak proyek Tol Yogya - Solo. Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Relokasi SD Negeri Nglarang di kantor Kalurahan Tlogoadi, baru-baru ini.

Salah satu wali murid, Suprihatin Widyastuti , mengaku sudah dua tahun menunggu janji pembangunan gedung baru, namun hingga kini belum juga terealisasi.

"Kami mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), tapi tolong jangan korbankan masa depan anak-anak kami," ujarnya.

Menurut Suprihatin, selama proses pembangunan tol, kondisi belajar siswa semakin memprihatinkan. Debu dari proyek yang jaraknya hanya sekitar lima meter dari sekolah membuat banyak siswa sering sakit dan tidak masuk sekolah. Ia juga menyesalkan minimnya perhatian dari instansi terkait.

"Selama ini tidak pernah ada dinas yang datang melihat kondisi anak-anak kami. Kami hanya ingin anak-anak bisa belajar di tempat yang layak," pintanya.

Wali murid lainnya, Sudarto, turut menolak rencana relokasi sementara di shelter, dan meminta agar pembangunan gedung pengganti segera dimulai.

"Kami memohon pihak terkait bisa segera membangun gedung sekolah yang representatif," tegasnya.

Ia juga berharap Dinas Pendidikan Sleman dapat membuat diskresi agar penggunaan gedung lama diperpanjang sampai gedung baru siap digunakan.

Sementara itu, Suharyono, wali murid lain, meminta agar pemerintah memberikan kepastian sebelum proyek tol rampung.

"Kalau sampai tol selesai pada Juli 2026 dan sekolah baru belum dibangun, siapa yang akan bertanggung jawab?" ujarnya.

Baca juga: Potret Kesederhanaan GKR Mangkubumi Ajak Wagub Kyoto Icip Gudeg Lesehan

Menanggapi hal ini, Staf Ahli Direksi PT Jasa Marga Jogja Solo (JMJ) Bidang Pengadaan Tanah, Muhammad Amin, menjelaskan bahwa lahan dan desain untuk pembangunan sekolah baru sebenarnya telah disiapkan. Namun, kontrak kerja sama belum bisa dijalankan karena terkendala izin Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

"Kami sudah siap membangun, tapi lahan yang disiapkan belum memenuhi syarat legal dan hukumnya," kata Amin.

Senada, Pimpro Tol Jogja - Solo Seksi 2.2, Dyah Ekawati Suryani, yang menyebut anggaran pembangunan sekolah sudah tersedia, namun tertunda karena adanya moratorium alih fungsi lahan dari pemerintah pusat.

"Kami terkendala karena lahan yang disiapkan masuk kawasan LSB dan SP2B. Saat ini pemerintah sedang fokus pada program ketahanan pangan, jadi alih fungsi lahan masih dibatasi," jelasnya.

Dyah menuturkan, jika ada alternatif lahan lain misalnya tanah Sultan Ground (SG), pihaknya siap melakukan desain ulang dan segera membangun.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan berupaya mempercepat proses izin pembangunan.

"Secara tata ruang, lahan yang direncanakan memang termasuk tanah sawah dilindungi. Kami akan ajukan izin ke pemerintah pusat, terutama ke BPN dan Kementan,” katanya.

Baca juga: Persiapan Transisi Energi, ESDM Fokus pada Empat Strategi Utama Ini

Susmiarto juga menjelaskan bahwa lokasi relokasi SD Nglarang menggunakan Tanah Kas Desa (TKD), sehingga perlu izin tambahan dari Gubernur DIY.

"Kami berusaha supaya semua izin bisa segera keluar, karena ini menyangkut kepentingan Proyek Strategis Nasional sekaligus masa depan anak-anak," tegasnya