Respon Positif Dosen UGM Soal Wacana Bahasa Inggris Bakal Jadi Pelajaran Wajib di SD Mulai 2027 : "Kurikulum dan Guru Harus Siap"

Belajar bahasa Inggris. (Istimewa (via e-mail))

JOGJA - Pemerintah berencana menjadikan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat Sekolah Dasar (SD) mulai tahun 2027. Kebijakan ini akan diterapkan untuk siswa kelas 3 hingga 6 dan menjadi bagian dari upaya peningkatan daya saing pendidikan Indonesia di kancah global.

Langkah ini pun mendapat tanggapan positif dari kalangan akademisi. Kepala Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Adi Sutrisno, M.A., menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dan visioner.

“Ini adalah bagian dari investasi jangka panjang dalam dunia pendidikan. Kalau kita serius mempersiapkan anak-anak dari jenjang dasar, maka ke depan Indonesia akan lebih siap bersaing dalam konteks global,” ujar Adi, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan tuntutan global yang mengedepankan kompetensi melalui kerangka kualifikasi yang berlaku di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, hal ini tercermin dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), yang mendorong pendekatan Outcome-Based Education (OBE).

“OBE itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa fondasi kuat di pendidikan dasar. Maka dari itu, memasukkan Bahasa Inggris ke dalam kurikulum wajib adalah bagian dari memperkuat pondasi tersebut,” jelasnya.

Baca juga: Dihadapan Dua Ribu Lebih Wisudawan Pascasarjana UGM Hari Ini, Wamenperin Faisol Riza Ajak Jadi Penggerak Hilirisasi

Selain itu, Adi menyoroti pentingnya masa usia SD dalam perkembangan bahasa. Ia menjelaskan bahwa dalam kajian neurosains modern, usia anak-anak SD masuk dalam masa keemasan atau golden age perkembangan otak.

“Di masa ini terjadi sinaptogenesis, yaitu ledakan koneksi antarneuron yang sangat mendukung kemampuan bahasa. Prefrontal cortex juga berkembang pesat, menunjang kemampuan kognitif dan pengambilan keputusan,” jelasnya.

Meski demikian, Adi mengingatkan bahwa implementasi kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara instan. Ia menilai, kesiapan kurikulum dan kompetensi guru menjadi kunci utama agar kebijakan ini benar-benar efektif.

“Guru harus benar-benar dipersiapkan, tidak bisa hanya mengandalkan pola lama dalam mengajar. Sekolah juga perlu melakukan penyesuaian agar pembelajaran relevan dengan kebutuhan zaman,” katanya.

Baca juga: Update Terbaru Penanganan Kasus Perdana Arie, Aktivis Mahasiswa yang Ditangkap Terkait Kerusuhan Mapolda DIY

Ia juga mengakui bahwa tantangan akan tetap ada, khususnya terkait kesenjangan fasilitas dan akses pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, menurutnya, hal ini bisa diantisipasi dengan perencanaan yang matang.

“Ketimpangan pasti ada, tapi yang terpenting sekarang adalah menyiapkan core-nya dulu—yakni kurikulum yang solid dan guru yang kompeten. Pemerintah dan semua pihak yang terlibat harus bergerak dari sekarang,” pungkasnya.