Bantah Pemangkasan Anggaran Trans Jogja, DPRD DIY Sebut Hanya Pergeseran Sementara Untuk Perbaikan Infrastruktur

Trans Jogja saat di kawasan Malioboro. (Olivia Rianjani)

JOGJA - DPRD DIY menepis isu terkait pemangkasan anggaran untuk operasional Trans Jogja pada APBD Tahun Anggaran 2026. Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro menegaskan, tidak ada pemangkasan, melainkan hanya pergeseran anggaran untuk mendahulukan program dengan skala prioritas lebih mendesak.

Menurutnya, pergeseran anggaran dilakukan mengingat kondisi keuangan daerah maupun pusat yang sedang tidak baik-baik saja. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk beberapa pengembangan Trans Jogja digeser terlebih dahulu untuk perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang dianggap mendesak.

"Karena sarana untuk jalan-jalan provinsi kita ini kan sekarang ini yang masih belum mapan. Yang mapan itu kan baru 63 persen dari kondisi keseluruhan jalan kita. Nah, masih ada beberapa jalan yang rusak. Makanya itu ada digeser dulu, ya dandani jalan dulu,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon, pada Selasa (26/8/2025).

Subiyantoro juga menyampaikan, meski ada pergeseran anggaran sekitar Rp 6-7 miliar, pelayanan Trans Jogja dipastikan tetap berjalan normal. Bahkan, subsidi kepada PT Anindya Mitra Internasional (AMI) sebagai pengelola tetap dianggarkan cukup besar.

"Kalau untuk pelayanannya, insya Allah itu tidak mengganggu alias tetap masih jalan, karena kan ini PT AMI ini disubsidi oleh pemerintah daerah, sudah hampir 17 tahun itu disubsidi terus. Tahun 2025 pun tetap subsidi sekitar Rp 87 miliaran, kita tidak ada (pengurangan), tetap utuh. Jadi itu masih banyak 80-an miliar," terangnya.

Pihaknya juga memastikan tidak akan ada kenaikan tarif Trans Jogja maupun pengurangan kru.

"Pada pembahasan anggaran itu, kita sepakat untuk satu yakni tidak mengurangi kru sehingga nanti tidak berdampak pada pengangguran. Terus yang kedua, tidak terus nanti tarifnya naik. Tetapi, kita minta kepada pengelola Trans Jogja dalam hal ini PT AMI, agar juga ada inovasi baru, misalnya kerjasama dengan pihak lain seperti periklanan, biar bisa sedikit membantu bebannya APBD kita," imbuhnya.

Sementara disinggung terkait rencana penambahan trayek Trans Jogja ke Wonosari, Subiyantoro mengatakan hal tersebut masih dalam tahap kajian, karena memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk koperasi angkutan lokal di wilayah tersebut.

"Jadi itu masih baru menjadi kajian karena banyak yang harus dipertimbangkan juga untuk penambahan jalur Trans Jogja ke Wonosari itu. Tetap itu kita harapkan jalur itu bisa diwujudkan," katanya.

Namun menurutnya, komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum dijadwalkan. Namun ia mendorong Dinas Perhubungan DIY dan Dishub Gunungkidul untuk duduk bersama membahas hal ini.

"Kami dari dewan hanya mendorong agar itu nanti bisa terwujud. Yang memang itu harus duduk bersama,” ujarnya.

Baca juga: Masih Tunggu Koordinasi KPK, DPRD DIY Minta Maaf kepada PSIM, Stadion Mandala Krida Belum Bisa Digunakan

Tak hanya soal penambahan trayek, DPRD DIY juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan dan perawatan armada Trans Jogja mengingat masih adanya komplain dari masyarakat.

"Jadi saran kami tidak hanya mungkin perbaikan itu, tetapi tetap peningkatan pelayanan. Trans Jogja ini sudah disubsidi dan untuk subsidi paling besar di APBD kita itu adalah subsidi ke PT AMI, yakni sejumlah Rp 87 miliar. Dengan adanya subsidi ini, diharapkan PT AMI meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” bebernya.

“Jadi sekali lagi itu bukan pemangkasan, tetapi hanya pergeseran dulu untuk skala prioritas yang juga lebih utama,” tutur Subiyantoro.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Cherestina Erni Widyastuti mengatakan bahwa trayek ke Gunungkidul memang belum masuk dalam rencana mereka.

"Trayek ke Gunungkidul memang belum kami rencanakan,” kata Erni.

Namun ia tak menampik bahwa adanya pergeseran anggaran berpengaruh terhadap pengembangan layanan, termasuk rencana trayek baru tersebut.

"Pengaruh pasti ada, tapi itu merupakan sebuah tantangan untuk tetap bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin,” jelasnya.

Baca juga: Wacana Trans Jogja Bakal Menginjakan Kaki di Wonosari Gunungkidul, DPRD DIY Setuju Tapi...

Erni juga menegaskan bahwa saat ini fokus instansinya adalah mengoptimalkan rute yang ada dan mencari potensi pendapatan lain, tanpa menaikkan tarif.

"Kalau tarif tidak berubah, lebih pada optimalisasi rute dan pendapatan,” tandas Erni. 

Sebelumnya, sebuah foto yang memperlihatkan kertas bertuliskan keresahan soal pemangkasan anggaran Trans Jogja di halte Trans Jogja viral di media sosial. Kertas itu bertuliskan penolakan akan rencana pemangkasan anggaran Trans Jogja itu ditujukan untuk DPRD DIY. 

Dalam unggahan akun @merapi_uncover itu tertulis kertas keresahan itu terpampang di Halte jalan Kenari, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Pada kertas ukuran folio itu terlihat tulisan yang ditulis menggunakan bolpoin dengan tiga warna berbeda.

"Yth DPRD DIY, kalau anggaran Trans Jogja dipangkas, kami pulang sekolah naik apa? Pelajar sekolah tidak mendapat tunjangan mobil dinas! #saveTJ," bunyi tuntutan yang tercantum dalam kertas tersebut.