Singgung "Gentengisasi", Guru Besar UGM Sebut Pelestarian Bangunan Pusaka Kunci Ekonomi Kota

Potret bangunan Keraton Yogyakarta. (Istimewa)

JOGJA - Bangunan pusaka atau heritage di berbagai kota di Indonesia tak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga menampilkan keindahan arsitektur yang unik. Di Yogyakarta, misalnya, sejumlah bangunan bersejarah seperti Tugu Pal Putih, Benteng Vredeburg, Panggung Krapyak, dan Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM) tetap dipertahankan sebagai bagian dari warisan kota. Begitu pula di Jakarta, Monumen Nasional (Monas), Gereja Katedral, Istana Merdeka, dan Masjid Istiqlal menjadi ikon yang tak lekang oleh waktu.

Hal ini disampaikan Guru Besar Ilmu Perencanaan Kota Fakultas Teknik UGM sekaligus pemerhati arsitektur, pelestarian bangunan bersejarah, Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A., Ph.D..

"Supaya tercatat karena bangunan adalah satu bagian dari saksi-saksi dokumentasi sejarah perkembangan kota dan masyarakatnya," ujar Bakti, Selasa (31/3/2026).

Bakti menekankan bahwa pelestarian tidak hanya soal dokumentasi, tetapi juga membentuk identitas kota.

"Sama halnya dengan membangun narasi mengenai karakteristik masing-masing kota untuk menjadi daya tarik pihak luar," katanya.

Baca juga: KAI Daop 6 Yogyakarta Layani Lebih dari 1,18 Juta Penumpang Selama Angkutan Lebaran 2026

Selain itu, menurut Bakti, bangunan cagar budaya memiliki potensi ekonomi yang signifikan.

"Baik wisata pendidikan, bersejarah, dan sebagainya. Bahkan, dapat juga menjadi aset ekonomi bagi pemiliknya apabila dikelola dengan baik," jelasnya.

Lebih lanjut, Bakti menjelaskan bahwa cagar budaya menurut Undang-Undang Cagar Budaya Indonesia tidak hanya mencakup bangunan, tetapi juga benda, struktur seperti monumen, situs, hingga kawasan cagar budaya. Hal ini menunjukkan luasnya cakupan arsitektur dalam menghargai warisan.

Bakti juga menyoroti isu penggunaan material lokal atau "gentengisasi" dalam arsitektur. Menurutnya, pendekatan ini memiliki nilai positif, terutama dari sisi lokalisasi dan ramah lingkungan.

"Memang saya belum melihat ada hasil penelitian, tetapi logika sederhana lokal material itu tentunya jejak karbonnya lebih rendah dibandingkan material yang dibawa oleh impor atau proses industri," katanya.

Namun, Bakti mengingatkan bahwa pendekatan ini tidak bisa diterapkan seragam di seluruh Indonesia.

"Setiap daerah memiliki karakteristik material lokal yang berbeda sehingga pendekatan arsitektur harus menyesuaikan konteks daerah masing-masing. Tidak semua daerah mempunyai bahan baku lempung, ada pula kecenderungan memakai ilalang atau semacamnya," jelasnya.

Baca juga: Gedung Baru Polda DIY di Godean Segera Dimulai, Keraton Serahkan Surat Kekancingan