DPRD DIY Desak Pemerintah Prioritaskan Guru Honorer Ketimbang Pengangkatan Pegawai MBG Jadi PPPK, Sebut Guru Masih Banyak yang "Ngojol"

Potret SPPG di Mlati, Sleman (Olivia Rianjani)

JOGJA - Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, mengkritisi kebijakan pengangkatan pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menilai kebijakan tersebut belum berimbang dan belum menyentuh persoalan mendasar dunia pendidikan, terutama kesejahteraan guru honorer.

Menurutnya, tujuan utama MBG memang untuk memastikan peserta didik mendapatkan asupan gizi yang cukup agar mampu menyerap ilmu dengan baik. Namun, ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh gizi siswa, melainkan juga oleh kondisi guru sebagai pemberi ilmu.

"Anak-anak itu bisa menangkap ilmu karena ada guru. Kalau kita bicara makanan bergizi secara komprehensif, jangan hanya muridnya yang diperhatikan. Gurunya juga harus bergizi, dalam arti kesejahteraannya," ujarnya kepada wartawan dikantornya, Kamis (29/1/2026).

Ia mengungkapkan, di DIY masih terdapat sekitar 5.000 guru honorer dengan penghasilan rata-rata hanya sekitar Rp 500 ribu per bulan, bahkan sebagian masih menerima honor dari komite sekolah. Kondisi tersebut, menurutnya, memalukan bagi pemerintah.

"Masih ada guru honorer digaji Rp 500 ribu, bahkan ada yang hidup dari honor komite. Ini kan memalukan bagi pemerintah," ucapnya.

Lanjut Dwi Wahyu menilai pengangkatan pegawai MBG menjadi PPPK tidak salah, namun urgensinya masih kalah dibandingkan peningkatan kesejahteraan guru.

"Saya tidak menolak, tapi harus linear dengan keadilan bagi guru. Kalau gurunya tidak sejahtera, tidak mungkin mutu pendidikan tercapai walaupun muridnya makan bergizi," tegasnya.

Baca juga: Wacana MBG Menyasar Bumil dan Bayi, Pakar UGM Beri Solusi Ini

Selain itu, ia juga menyoroti kapasitas guru dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk pembelajaran berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Menurutnya, guru membutuhkan dukungan pelatihan dan sarana kerja yang memadai.

"Hari ini pembelajaran sudah berbasis AI. Guru harus paham AI. Support teknologinya apa? Minimal laptop. Kalau honornya saja tidak cukup, bagaimana mau beli laptop?," ujarnya.

Ia juga mengkritisi belum jelasnya regulasi terkait dapur MBG yang sebagian besar dikelola pihak swasta.

"Dapur itu kan bukan berangkat dari pemerintah, tapi pribadi. Kenapa harus di PPPK-kan? Regulasinya apa? Ini yang harus jelas," tuturnya.

Dwi Wahyu menjelaskan, jika MBG bertujuan mendorong ekonomi lokal dan UMKM, maka rantai pasok bahan pangan harus diatur secara jelas dan berbasis wilayah.

"Kalau MBG di Jogja, rantai pasoknya harus dari Jogja. Telurnya dari mana, ayamnya makan apa, itu harus dikonsepkan. Jangan sampai belanjanya hanya ke juragan besar," katanya.