Pakar UGM Kritik Pembukaan Lahan di Hulu DAS Picu Banjir Bandang, 47 Orang Tewas di Sumatra

Pembukaan Lahan di Hulu DAS (Istimewa)

JOGJA - Banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Sumatra Barat dan Sumatra Utara diduga kuat dipicu oleh pembukaan lahan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Berdasarkan penyelidikan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, satu perusahaan kelapa sawit diduga melakukan pembukaan lahan di Desa Goroga, Kecamatan Batang Toru, yang berkontribusi pada bencana tersebut.

Dari citra satelit, terlihat terdapat 110 titik pembukaan lahan di DAS Garoga. Peristiwa ini menyebabkan sungai meluap, menewaskan 47 orang, dan 22 lainnya dilaporkan hilang.

Pakar Konservasi Tanah dan Air Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Ir. Ambar Kusumandari, M.E.S., IPU., menegaskan, kerusakan di daerah hulu memiliki dampak panjang hingga ke daerah tengah dan hilir DAS.

"Arus sungai yang mampu membawa banyak balok-balok kayu besar menunjukkan kerusakan daerah hulu sebagai kawasan konservasi dan lindung yang berfungsi menjaga ekosistem di bawahnya," ujarnya, Selasa (6/1/2025).

Baca juga: Respon Positif Eks Kepala BMKG Dwikorita Soal Huntara Sumatera, Tapi Ingatkan Hal Ini

Menurut Ambar, banjir bandang di hilir merupakan konsekuensi langsung dari pengelolaan yang buruk di hulu. Fungsi hutan sebagai dam alami untuk menahan dan menyerap air hujan hilang akibat pembukaan lahan yang masif.

Tanpa resapan di hulu, air hujan langsung mengalir ke permukaan dalam jumlah besar, sungai di hilir tidak dapat menampung beban air sehingga terjadilah banjir bandang," jelasnya.

Ambar menekankan pentingnya rehabilitasi lahan yang mengalami deforestasi. Untuk lahan negara, ia menyarankan dilakukan rehabilitasi vegetatif atau penanaman kembali dengan metode mekanik yang tepat sebagai pondasi ekosistem. Sementara untuk lahan masyarakat, bisa diterapkan sistem agroforestri, yaitu penggabungan tanaman hutan dengan tanaman pangan atau obat-obatan.

"Lahan milik pemerintah difokuskan menjadi hutan lindung. Sementara, lahan milik masyarakat, dibangun menyerupai hutan namun tetap memberikan manfaat ekonomi," katanya.

Baca juga: Peluncuran Buku “Sejarah Indonesia” Picu Berbagai Kekhawatiran, Pakar UGM Soroti Potensi Penonjolan Tokoh Tertentu

Selain itu, ia menyarankan pada penerapan moratorium terhadap seluruh kegiatan yang merusak alam, seperti pertambangan dan perkebunan skala luas, serta perencanaan ulang tata ruang berbasis pengelolaan DAS. Ia juga menekankan perlunya sistem peringatan dini yang kuat, mengacu pada prediksi BMKG dan peta potensi bencana.

"Kita perlu memahami kondisi alam dengan penyesuaian aktivitas manusia yang adaptif," pungkas Ambar.