Mengadu ke DPRD DIY, Driver Trans Jogja Adukan Gaji Menyusut, Seragam Berkurang, Hingga Denda Rp 500

Audiensi sejumlah pengemudi Trans Jogja di Kantor DPRD DIY, pada Jumat (21/11/2025). (Istimewa)

JOGJA - Para pengemudi atau awak Trans Jogja mengadu ke DPRD DIY pada Jumat (21/11) untuk menyampaikan sejumlah keluhan terkait kebijakan baru yang dinilai memberatkan, mulai dari perubahan dasar SK penggajian, pemotongan fasilitas, hingga denda operasional yang dinilai tidak manusiawi.

Ditemui wartawan usai audiensi, Sekretaris Serikat PT Jogja Tugu Trans (JTT), Agus Triono, mengatakan pertemuan tersebut membahas perubahan aturan dari SK Gubernur menjadi SK Dirjen. Pergantian regulasi yang mulai berlaku pada 2024 itu berdampak langsung pada penurunan selisih gaji pengemudi.

"Dulu saat masih menggunakan SK Gubernur, selisihnya sekitar Rp 30 ribu per hari. Sekarang hanya Rp 13.000 sampai Rp 14.000. Itu selisih per shift satu hari,” ujar Agus.

Ia menilai kondisi tersebut tidak sebanding dengan risiko kerja dan tanggung jawab besar yang dipikul pramudi (pengemudi).

Selain permasalahan selisih gaji, para pekerja juga menyoroti penurunan jumlah seragam yang diterima. Jika sebelumnya mereka mendapat empat stel pakaian, kini hanya dua.

"Baju dua, celana dua. Kami meminta dikembalikan menjadi itu semua, tapi belum ada keputusan," pintanya.

Masalah lain adalah ketersediaan BBM. Menurut Agus, pada pengisian solar pada malam hari sering terkendala kuota di SPBU, sehingga banyak armada kehabisan BBM.

"Kami minta pengisian dilakukan siang hari, tapi tadi juga belum ada deal. Pembahasan akan dilanjutkan tanggal 1 (Desember) di kantor PT Anindya Mitra," ucapnya.

Keluhan makin panjang ketika membahas aturan denda kecepatan, yang disebut sangat memberatkan. Menurut Agus, pengemudi dikenai denda Rp 500 ribu sekali pelanggaran jika melampaui batas kecepatan 60 km/jam di Ring Road dan 40 km/jam di dalam kota meski hanya satu detik atau satu kilometer per jam.

"Misalnya di Ringroad lari 61 km/jam selama 14 detik saja, langsung kena denda Rp 500 ribu. Itu dibayar pribadi oleh sopir," beber Agus.

Dengan gaji sekitar Rp 4 juta per bulan, kata Agus, denda tunggal bisa menghabiskan separuh pendapatan. Bahkan ada pengemudi yang tercatat terkena denda hingga 11 kali karena faktor kondisi jalan dan emosional.

"Kalau ditotal bisa sampai Rp 5,5 sampai Rp 6 juta. Padahal gaji kami cuma berapa. Bisa minus jadinya," katanya.

Baca juga: Dihadiri Kapolri Pada Giat Srawung Agung Bersama Jaga Warga di Polda DIY Hari Ini, Sultan HB X Pesankan Polri Terapkan “Tata, Titi, Tatas, Titis”

Meski begitu, ia menambahkan bahwa tingkat pelanggaran kini jauh menurun.