Guru Besar UGM Desak Tuntaskan Tiga Masalah Utama Ini Kaitannya Usai Peluncuran Satelit Nusantara 5

Peluncuran satelit Nusantara 5 (N5). (Istimewa (via e-mail))
JOGJA - Peluncuran satelit Nusantara 5 (N5) yang digadang sebagai satelit komunikasi terbesar di Asia Tenggara menjadi tonggak penting dalam pemerataan akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia. Namun di balik keberhasilan ini, muncul kekhawatiran soal ketergantungan jangka panjang Indonesia terhadap teknologi dan peluncuran satelit dari luar negeri.

Guru Besar Bidang Komputer Jaringan dan Pakar Sistem Komunikasi Satelit FMIPA Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Tri Kuntoro Priyambodo, menilai pemerintah perlu mengambil langkah serius untuk mendorong kemandirian dalam pengembangan dan peluncuran satelit nasional.

“Indonesia sangat mampu membuat dan mengembangkan satelit sendiri. Pengalaman dan SDM kita ada, tinggal diberi kepercayaan dan dukungan kebijakan,” ujar Prof. Tri Kuntoro saat ditemui di Fakultas MIPA UGM, Rabu (17/9/2025).

Ia mencontohkan pengalaman sejumlah mahasiswa bimbingannya yang terlibat dalam pembuatan Satelit Telkom 3. Meskipun proyek tersebut gagal diluncurkan akibat insiden peluncuran, menurutnya hal itu menunjukkan kapasitas teknis SDM Indonesia sudah memadai.

“Jadi tidak masalah kalau SDM kita dipercaya mengembangkan dan membuat sendiri. Pengalaman dan metodologi banyak dilakukan teman-teman di LAPAN,” ucap Kuntoro.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pada periode 2010—2013, sejumlah perguruan tinggi nasional seperti UGM, UI, ITB, ITS, PENS, dan Telkom University pernah berkolaborasi dalam proyek pengembangan satelit nano melalui INSPIRE (Inter-University Nano Satellite Project for Indonesian Education). Proyek ini didukung oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan berhasil memproduksi prototipe satelit mandiri.

“Setiap universitas bertanggung jawab atas bagian tertentu dari satelit. Kami mengembangkan mulai dari isi, spesifikasi teknis, hingga integrasi prototipe. Itu bukti bahwa kampus Indonesia bisa bersatu untuk teknologi strategis,” kenangnya.

Baca juga: Fenomena Fomo Gen Z Minum Obat Cacing Usai Kasus di Sukabumi, Pakar UGM Ingatkan Jangan Asal Minum

Selain dari sisi penguasaan teknologi, Kuntoro juga menyoroti aspek ekonomi dan keamanan nasional. Ia mengingatkan, ketergantungan pada data dari satelit asing justru berisiko dan mahal. Salah satu contohnya adalah rencana dari Badan Litbang Pertanian yang gagal diwujudkan karena mahalnya langganan data satelit luar.

“Biaya membeli foto satelit asing selama tiga tahun saja bisa dipakai buat bikin satelit sendiri. Belum lagi soal kerahasiaan data. Siapa yang bisa jamin kalau data kita tidak bocor?," tegasnya.

Ia menilai ada tiga persoalan utama yang harus disikapi pemerintah yakni kebutuhan pertahanan yang lemah, minimnya kepercayaan terhadap pakar dalam negeri, dan pemborosan anggaran ke luar negeri.

“Yang paling penting, jangan sampai orang lain lebih tahu kondisi bumi kita dibandingkan kita sendiri. Jangan sampai isi komunikasi antar pimpinan di Indonesia justru lebih mudah diakses pihak asing daripada rakyatnya sendiri,” tegasnya.

Baca juga: Kejaksaan RI Bersama Kemenko Polhukam Gelar Rakornas Tata Kelola Ketahanan Pangan di Yogya : Fokus ke Reformasi Distribusi dan Subsidi

Kuntoro berharap pemerintah lebih serius membangun kedaulatan melalui pengembangan teknologi satelit nasional, apalagi di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang membutuhkan data akurat dari penginderaan jauh.

“Kalau kita ingin berdaulat, kita harus mulai dari kepercayaan pada SDM sendiri dan investasi pada riset teknologi yang berdampak nyata bagi kesejahteraan,” pungkasnya.