Ekonom UGM Ungkap Faktor Ini Jadi Maraknya Fenomena “Rojali” dan “Rohana"

Potret Mal yang banyaknya fenomena rojali” (rombongan jarang beli) dan “rohana” (rombongan hanya nanya). (Istimewa (via e-mail))

JOGJA - Fenomena meningkatnya kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan tanpa diiringi aktivitas belanja yang signifikan semakin sering terlihat belakangan ini. Istilah seperti “rojali” (rombongan jarang beli) dan “rohana” (rombongan hanya nanya) pun menjadi sorotan publik, terutama di tengah situasi ekonomi yang penuh tekanan.

Menurut Ekonom Universitas Gadjah Mada, Dr. I Wayan Nuka Lantara, gejala ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara lain seperti Jerman dan Jepang. Ia menilai bahwa melemahnya daya beli dan perubahan perilaku konsumsi pasca pandemi menjadi faktor utama di balik tren ini.

“Secara global, daya beli masyarakat memang sedang tertekan. Di Jepang, saya melihat orang-orang lebih sering window shopping tanpa membeli. Jadi bukan hanya terjadi di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (24/8/2025).

Wayan menyebut, di Indonesia setidaknya ada dua faktor utama yang mendorong fenomena ini. Pertama, meningkatnya harga kebutuhan pokok yang berdampak langsung pada realokasi anggaran rumah tangga. Akibatnya, belanja non-esensial seperti pakaian atau produk gaya hidup menjadi tidak lagi prioritas.

“Harga beras, daging, hingga biaya transportasi terus naik. Masyarakat jadi lebih selektif dalam menggunakan uangnya. Datang ke mal hanya untuk cari hiburan, bukan belanja,” jelasnya.

Baca juga: Alasan Pakar UGM Respon Positif Indonesia Siapkan Peta Nasional Terumbu Karang dan Lamun, yang Akan diluncurkan Akhir 2025

Faktor kedua adalah perubahan pola belanja pasca pandemi Covid-19. Konsumen kini cenderung membandingkan harga antara toko fisik dan platform daring, lalu memilih opsi yang lebih murah.

“Banyak orang hanya melihat-lihat barang di toko, kemudian membelinya secara online. Istilahnya showrooming, dan ini sudah jadi kebiasaan baru,” kata Wayan.

Jika situasi ini tidak ditangani secara serius, Wayan memperingatkan bahwa sektor ritel berisiko mengalami penurunan kinerja, bahkan bisa memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di pusat perbelanjaan.

“Pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif. Industri ritel ini menyerap banyak tenaga kerja, jadi dampaknya tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya.

Kendati begitu, Wayan mendorong adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha melalui pemberian insentif seperti stimulus pajak atau penyelenggaraan event di mal untuk mendorong pengunjung berbelanja. Di sisi lain, pengendalian inflasi juga menjadi kunci agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Tanpa itu, kelas menengah yang selama ini menopang konsumsi justru bisa tergerus,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wayan mencatat bahwa pertumbuhan sektor ritel Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara ASEAN.

“Negara tetangga bisa tumbuh enam persen per tahun, sedangkan kita masih di bawah lima persen. Ini harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya.