Ekonomi Gunungkidul Tembus 5,47 Persen, Tapi Bupati Endah Akan Panggil Masing - Masing OPD, Ini Katanya
JOGJA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar forum strategis di Ruang Handayani, Kantor Sekretariat Daerah, Senin (20/7/2026). Pertemuan ini berfokus pada sinkronisasi indikator makro ekonomi sekaligus evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga pertengahan tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Sri Suhartanta, memaparkan bahwa dari 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD, evaluasi difokuskan pada enam aspek data makro utama yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, rasio gini, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, hingga angka inflasi.
Kabar baiknya, pertumbuhan ekonomi Gunungkidul pada tahun 2025 berhasil melesat di angka 5,47 persen sebuah capaian yang sudah melampaui target optimis RPJMD 2026.
Tak hanya itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 14,15 persen dengan rasio gini berada di level 0,33 yang menandakan ketimpangan ekonomi semakin melandai.
Baca juga: Tersesat Saat Menuju Rumah Anak, Lansia 81 Tahun di Gunungkidul ditemukan Meninggal di Hutan
Meski begitu, Sekda memberikan catatan tebal terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia yang masih perlu digenjot secara masif.
"Namun, perlu kita tekankan perlunya upaya serius untuk mencapai target IPM tahun 2026 sebesar 74,13 dari capaian saat ini di angka 73,13," ujar Sri Suhartanta.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Gunungkidul, Agus Haranto, menerangkan bahwa pemetaan potret ekonomi daerah dilakukan melalui pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik dari sisi produksi maupun pengeluaran.
Ia pun mendorong agar integrasi data sektoral antar-OPD dipercepat demi efisiensi proses rekonsiliasi triwulanan. Langkah ini dinilai penting agar BPS tidak melulu bergantung pada metode proyeksi atau survei khusus.
Ia juga menyoroti sektor pertanian yang hingga kini masih menjadi tulang punggung perekonomian Gunungkidul, meski dihadapkan pada ancaman penurunan produktivitas dan regenerasi petani yang kian menua.
"BPS berharap data-data dari SKPD dapat terintegrasi dalam sistem seperti 'Dopadu' milik Kominfo, sehingga proses rekonsiliasi data setiap triwulan dapat berjalan lebih efisien tanpa harus melalui proses persuratan yang panjang," jelas Agus.
Merespons paparan tersebut, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih memberikan arahan menohok kepada jajarannya. Bupati menegaskan agar OPD tidak lagi menjadikan data sebagai formalitas belaka, melainkan dasar utama perumusan kebijakan strategis secara real-time.
"Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Saya tidak ingin lagi melihat ego sektoral; tidak ada satu pun indikator pembangunan yang dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja," tegas Endah.
Ia juga menginstruksikan agar seluruh program kerja OPD segera diselaraskan dengan tujuh program prioritas (quick wins) Pemkab Gunungkidul, yakni Bocah Pinter, Warga Sehat, Tani Makmur, UMKM Berdaya, Gunungkidul Berdikari, Pamong Layani Ngayomi, serta Warga Guyub dan Alam Lestari.
Kendati demikian, Endah menuntut setiap program ke depan memiliki target terukur, ketepatan lokasi intervensi, serta dampak yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.
"Sebagai langkah konkrit pasca-forum ini, kami Pemkab Gunungkidul bakal memanggil setiap kepala OPD untuk memaparkan kontribusi nyata instansinya terhadap enam indikator makro ekonomi," pungkas Endah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Dikirim Di Grup WA
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
