Kecewa Tak Bisa Masuk di DPRD DIY Saat Aksi, Forum BEM DIY Janjikan Bawa Massa Lebih Besar Selasa Besok

Kericuhan saat aksi di DPRD DIY, Jumat (19/6/2026). (Olivia Rianjani)

JOGJA - Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Forum BEM DIY di depan gedung DPRD DIY pada Jumat (19/6) sore hingga malam hari berlangsung ricuh. Ketegangan memuncak saat massa aksi berusaha masuk ke dalam gedung untuk melakukan audiensi, namun tertahan oleh barikade aparat keamanan.

Koordinator Umum Forum BEM DIY sekaligus koordinator aksi, Faturahman Jaguna, mengungkapkan kekecewaannya atas sikap pihak legislatif yang dinilai tidak konsisten. Menurutnya, kesepakatan awal agar massa masuk secara keseluruhan untuk audiensi justru diingkari.

"Jadi, inilah bentuk wajah Dewan Perwakilan Rakyat kita bahwasanya tadi sudah disepakati kita datang dan harus masuk audiensi dan disepakati oleh DPR bahwasanya kita masuk seluruhnya, massa aksi. Karena itu bentuk dari kolektivitas gerakan hasil dari konsolidasi dan teklap, berarti tidak ada perwakilan," ujar Faturahman.

Baca juga: "Mau Kerja di Mana Lagi?": Jeritan Hati Relawan SPPG Jogja Saat Gelar Aksi Tolak Pembubaran MBG Hari Ini

Ia mengungkapkan, pihak keamanan sempat memberikan persyaratan yang berubah-ubah, mulai dari perwakilan 50 orang hingga 10 orang. Faturahman menegaskan, langkah tersebut menunjukkan bahwa DPR tidak lagi menjadi representasi rakyat.

"Malah di alasan berbagai macam alasan bahwa ada bermacam persyaratan-persyaratan administrasi, bahwasanya kita berkomitmen bahwasanya ini adalah kepentingan politik mereka di dalam. Kita mempertanyakan yang kita hadir di sini itu adalah kepentingan rakyat. Hakikat bersama Republik Indonesia ini sendiri," tegasnya.

"Jadi artinya kita tahu kualitas bagaimana harapan-harapan rakyat yang dituangkan di DPR ini tidak lagi menjadi representasi lembaga perwakilan rakyat, tapi menjadi lembaga pengkhianat rakyat itu sendiri," lanjutnya.

Meski sempat ditemui oleh dua fraksi, Forum BEM DIY mengaku tidak memedulikan asal partai politik tersebut. Fokus mereka adalah menagih komitmen DPRD secara kelembagaan untuk menghadirkan seluruh fraksi.

"Katanya dari Fraksi PDI Perjuangan tapi bahwasanya kita enggak tahu, kita enggak memandang partai apa pun. Yang kita tahu bahwa menyelenggara dalam hal ini adalah lembaga DPRD. Kita tidak mau tahu fraksi mana. Kita tidak tahu apa partai mana tapi kita lihat bahwa representasi dari lembaga legislatif DPRD, itu yang kita komitmen," ungkap Faturahman.

Terkait janji pihak dewan untuk melakukan pertemuan lanjutan pada Selasa depan, massa aksi berjanji akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar.

"Alhasil mereka tidak mau. Dijanjikan bahwa di hari Selasa dan kita sudah sepakat bahwasanya ketika di hari Selasa kita akan turun galang massa dan eskalasi massa yang akan banyak untuk bagaimana menemukan sesuai menagih janji-janji komitmen bahwa menghadirkan seluruh fraksi yang ada di DPR. Besok akan lebih banyak lagi daripada hari ini, dua kali lipat. Kita tunggu janji dan kita tagih. Tadi bilangnya hari Selasa dan kita akan membawa seluruh fraksi, akan lebih banyak daripada sekarang. Dan seluruh fraksi harus hadir bagi perwakilan. Kita menunggu komitmen dari Bapak DPR," tegasnya.

Baca juga: Sebut Tak Lagi Khawatir Gas Habis, ESDM Perluas Infrastruktur Jargas CNG di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, Wamen Yuliot :"Sleman Contoh Suksesnya"

8 Tuntutan Forum BEM DIY

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal BEM DIY yang juga Presma UAD, Muhammad Ilham, memaparkan delapan tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut. Sorotan utama diarahkan pada kebijakan strategis Presiden Prabowo.

"Tadi kami menyoroti beberapa program strategis khususnya Presiden Prabowo di periode ini, itu yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis. Dalam kajian kami, harapannya itu bisa dievaluasi total terkait program itu karena kami menemukan fakta di lapangan bahwa program ini tidak sesuai sasaran dan perlu dievaluasi dan dikoreksi. Ini sebagai bentuk kritik kami dari Forum BEM DIY terkait program strategis Bapak Prabowo terkait MBG," jelas Ilham.

Selain itu, mereka juga mengkritik program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Kemudian Koperasi Desa Merah Putih. Di fakta kami mendapatkan informasi bahwa di lapangan beberapa titik terkait Kopdes ini itu tidak sesuai dengan titik yang strategis untuk perputaran ekonomi lokal, kira-kira begitu. Harapannya ini bisa dievaluasi juga karena pikiran kami kalau tidak ada perputaran ekonomi lokal di bawah, itu susah juga dan ada beberapa titik Kopdes itu itu ada di hutan, kira-kira begitu," paparnya.

Menurutnya, tuntutan lain yang dibawa meliputi Undang-Undang Perampasan Aset dan hak-hak masyarakat adat. Isu pendidikan gratis pun menjadi poin krusial bagi mahasiswa yang berkuliah di Yogyakarta.

"Iya, soal pendidikan gratis ini menjadi aspirasi kami bersama khususnya kami yang berkuliah di kota pendidikan. Harapannya pendidikan gratis itu segera diwujudkan karena kita mengetahui kenaikan SPP di setiap kampus ini, ini mencekik rakyat. Di mana lapangan pekerjaan bagi orang tua kami tidak ada untuk menghidupi kami kuliah itu sangat susah sekali," pungkasnya Ilham.