Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. (Olivia Rianjani)
JOGJA - Warga Kota Yogyakarta dihebohkan dengan unggahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta yang mengaku harus memperketat filter laporan masyarakat akibat dampak efisiensi anggaran.
Menanggapi keluhan itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo langsung pasang badan. Ia memastikan bahwa layanan kedaruratan masyarakat merupakan prioritas utama yang tidak boleh dikorbankan, meski ruang fiskal daerah saat ini sedang mengalami keterbatasan.
"Kalau urusan yang sifatnya dasar dan penting itu tidak kami kesampingkan. Kebutuhan wajib, kebutuhan darurat, kebutuhan emergency itu tidak boleh dikurangi," ujarnya kepada wartawan ditemui di kawasan Jalan Kenari, Umbulharjo, Senin (15/6/2026).
Siapkan Belanja Tidak Terduga
Untuk mengatasi masalah ini, Hasto mengungkapkan bahwa Pemkot Yogyakarta sebenarnya telah mengantongi dana cadangan yang cukup besar melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT). Dana ini siap dikucurkan kapan saja jika sektor krusial seperti Damkar kehabisan napas di tengah jalan.
"Kita punya dana untuk kedaruratan. BTT kita bahkan lebih dan tidak seluruhnya terserap. Tahun ini nilainya sekitar Rp 35 miliar. Itu anggaran cadangan yang dipakai untuk hal-hal yang tidak diduga," bebernya.
Ia menyebut, pencairan dana itu sangat dimungkinkan asalkan melewati prosedur yang sudah ditetapkan.
"Kalau ada kebutuhan mendadak entah itu di Damkar atau yang lainnya, ya bisa dicairkan dari situ. Tentu ada mekanismenya. Prinsipnya kami tidak akan membiarkan layanan penting terganggu," jelas Hasto.
Selain itu, Hasto tidak menampik jika kebijakan efisiensi ini dipicu oleh melonjaknya biaya operasional akibat perubahan harga bahan bakar minyak (BBM). Dampak ini paling dirasakan oleh instansi yang memiliki banyak armada kendaraan. Selain Damkar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta yang mengoperasikan puluhan truk sampah juga mengalami hal serupa.
"Kemarin saya sudah sampaikan bahwa belanja yang terkait transportasi pasti meningkat karena dampak kenaikan bahan bakar. Dinas Lingkungan Hidup itu punya banyak truk untuk mengangkut sampah, sehingga anggarannya memang harus dinaikkan," tuturnya.
Meski begitu, Hasto menenangkan masyarakat dengan menyebut kondisi anggaran DLH maupun Damkar masih dalam batas aman terkendali.
"Kalau Damkar sampai September masih bisa diproses melalui perubahan anggaran. Selain itu juga bisa melalui BTT. Jadi kami tetap antisipasi kebutuhan-kebutuhan penting seperti itu," tandas Hasto.
Damkar Jogja Berjanji Tetap Siaga 24 Jam
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung