Wamen PKP Fahri Hamzah Sebut Rumah Masa Depan WNI 'Rumah Panggung Modern' : "Belajar dari China"

JOGJA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa masa depan perumahan warga Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan, harus mulai beralih ke hunian vertikal. Langkah inovatif ini dinilai mendesak mengingat keterbatasan lahan yang kian nyata.

Hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan Kampung Lampion yang berada di Jalan Ahmad Jazuli No.69, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, pada Jumat (29/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyerahkan buku terbarunya yang berjudul Indonesia Menuju Swasembadapapan 2045 kepada Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Penyerahan ini menjadi momen pertama kalinya buku tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan daerah.

Baca juga: Sabet Penghargaan Internasional, Wamen Ekraf Irene Umar Sebut Kampung Mrican Sleman 'Role Model' Wilayah Lain

Fahri menjelaskan bahwa buku yang pekan lalu diluncurkan oleh Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, tersebut memuat peta jalan (master plan) komprehensif untuk menyelesaikan sengkarut persoalan perumahan di Indonesia dalam dua dekade ke depan.

"Saya ceritakan kepada beliau bagaimana dalam 20 tahun ke depan kita bisa selesaikan seluruh persoalan perumahan di Indonesia mulai dari hulu sampai hilirnya, mulai supply demand-nya mulai dari pengadaan lahan sampai konstruksinya serta penghuniannya. Serta isu-isu yang ada di dalamnya termasuk bagaimana kita menghilangkan seluruh kawasan kumuh dari Indonesia," ujarnya kepada wartawan usai kunjungan.

Ia pun menyebutkan, optimisme tersebut didasari oleh perhitungan matang, termasuk dari sisi anggaran. Judul buku itu sendiri dipilih karena menurutnya belum ada literatur yang secara khusus membahas mengenai swasembada papan.

"Itu bisa kita lakukan, kita bisa bikin master plan-nya dan salah satunya saya baca memang belum ada yang menulis buku Swasembada papan sehingga saya kasih nama judul buku itu adalah Indonesia Menuju Swasembadapapan 2045," katanya.

Targetkan Bebas Kumuh

Lewat desain makro tersebut, Fahri membayangkan bahwa menjelang Indonesia Emas 2045, seluruh masyarakat sudah bisa menikmati hunian yang layak dengan fasilitas sanitasi yang memadai, termasuk penataan kawasan pesisir sungai.

"Dengan desain ini saya membayangkan, kami membayangkan bahwa dalam 20 tahun ini menuju Indonesia emas 2045 seluruh rumah itu sudah layak huni, seluruh rumah sudah punya sanitasi baik, seluruh pesisir sungai kita itu sudah ditata seperti ini dan itu bisa kita lakukan dan saya juga menghitung sampai anggarannya berapa dan sebagainya," terang Fahri Hamzah.

Namun, menurutnya tantangan terbesar yang dihadapi ke depan adalah laju urbanisasi yang sangat masif. Berdasarkan data statistik, pada tahun 2045 diproyeksikan sebanyak 80 persen penduduk Indonesia akan tinggal di area perkotaan. Kota Yogyakarta pun diprediksi akan semakin kewalahan menampung gelombang perpindahan penduduk ini jika tidak ada terobosan baru.

"Data statistik kita mengatakan bahwa 2045 nanti jumlah urbanisasi itu 80 persen orang Indonesia tinggal di kota. Jadi kita bayangkan sekarang ini betapa kewalahannya Jogja sebagai kota itu menampung orang-orang yang berpindah," ungkap Fahri.

Belajar dari China dan Filosofi Rumah Panggung Modern

Sebagai solusi konkret menghadapi keterbatasan lahan kota itulah, Fahri mendorong masyarakat untuk mulai beradaptasi dengan konsep hunian vertikal atau rumah bertingkat. Menariknya, ia mengaitkan konsep modern ini dengan filosofi arsitektur tradisional Indonesia, yakni rumah panggung. Menurutnya, rumah panggung pada hakikatnya adalah pelopor hunian vertikal.

"Makanya kalau enggak ada inovasi misalnya kita mulai hidup vertikal ya setengah mati itu. Makanya memang masa depan kita harus hidup vertikal. Sebenarnya itulah konsep dari rumah panggung itu dulu, karena rumah panggung itu sebenarnya rumah vertikal," terangnya.

Jika dahulu rumah panggung dibangun dengan alasan keamanan dan alam, kini konsep "rumah panggung modern" atau hunian vertikal menjadi kebutuhan mutlak demi efisiensi ruang kota.

"Sehingga kalau dulu alasannya sederhana menghindari banjir, menghindari binatang buas. Tapi kalau sekarang ya kepentingan kita di kota ini harus hidup vertikal, karena tanah sudah terbatas," imbuh Fahri.

Baca juga: Pengakuannya Buat "Jaga-jaga", 8 Pelajar di Kota Jogja Diamankan Polisi Karena Bawa Sajam

Fahri kemudian mengambil contoh ekstrem dari kebijakan tata ruang di China. Di negeri tirai bambu tersebut, pemerintah telah melarang pembangunan rumah tapak (landed house) demi menjaga ketahanan pangan nasional, sebuah pelajaran berharga yang harus diantisipasi oleh Indonesia.

"Kalau di China itu yang namanya rumah landed sudah dilarang padahal tanahnya kan masih besar. Tapi kata mereka rumah landed itu mengambil space untuk produksi pangan. Sehingga manusianya tambah banyak, makanannya tambah sedikit. Itu berbahaya juga ke depan," pungkasnya.