Ekonom UGM Desak Perhatian Pemerintah Ke UMKM Imbas Kenaikan Harga Plastik Hingga Sarankan Pengganti Alternatif
JOGJA - Konflik yang memanas di Timur Tengah mulai memberikan dampak nyata bagi sektor ekonomi akar rumput di Indonesia. Kenaikan harga bahan baku plastik yang dikabarkan mencapai 100 persen kini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., menilai situasi ini bukan sekadar gangguan operasional biasa, melainkan ancaman terhadap ketahanan nasional UMKM.
"Kita harus menyadari bahwa UMKM Indonesia sangat bergantung pada plastik mulai dari kemasan makanan hingga kantong belanja," ujar Wisnu, Kamis (16/4/2026).
Wisnu mengungkapkan, lonjakan harga ini dipicu oleh gangguan di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia. Hal ini menyebabkan naiknya harga minyak mentah dan gasolin secara global, yang merupakan bahan induk dari polimer seperti polietilena dan polipropilena.
Selain masalah logistik, kelangkaan juga dipicu oleh pergeseran prioritas energi di negara-negara pengolah minyak.
"Dalam situasi konflik, banyak negara eksportir atau pengolah minyak memprioritaskan ketersediaan bahan bakar untuk transportasi dan pemanas dibandingkan produk turunan petrokimia lainnya. Hal ini menyebabkan berkurangnya dan kelangkaan suplai biji plastik di pasar internasional," katanya.
Bagi UMKM, kata dia, khususnya sektor kuliner, plastik bukan sekadar pelengkap. Sekitar 60 persen hingga 70 persen struktur biaya produk sering kali dipengaruhi oleh bahan baku dan kemasan. Kenaikan harga plastik otomatis melonjakkan Cost of Goods Sold (COGS) dan menggerus margin keuntungan.
Baca juga: Mulai Hari Ini, UGM Buka Pendaftaran UM CBT 2026, Ujian Digelar Juni di Jogja dan Jakarta
Karena itulah, Wisnu memperingatkan adanya risiko besar jika UMKM nekat menaikkan harga jual di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih.
"Mengingat daya beli masyarakat yang masih 'rapuh', menaikkan harga jual produk bisa menjadi senjata makan tuan, yaitu konsumen akan beralih atau mengurangi konsumsi secara keseluruhan," jelasnya.
Kondisi ini, menurut Wisnu, dapat memicu defisit arus kas yang memaksa pelaku usaha untuk berhenti beroperasi.
"Seringkali, shock ekonomi yang berujung penutupan akan lebih lambat lagi pemulihannya," ucapnya.
Menghadapi krisis ini, Wisnu menyarankan pelaku UMKM untuk segera melakukan adaptasi strategis, seperti beralih ke kemasan alternatif (besek bambu, kertas, atau singkong), mendesain ulang ukuran kemasan, hingga menerapkan sistem "bawa wadah sendiri".
"Cara ini bisa mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai," kata Wisnu.
Namun, ia menegaskan bahwa langkah mandiri UMKM tidak akan cukup tanpa intervensi tegas dari pemerintah. Ia mendesak pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi UMKM terdampak, menghapus pajak impor bahan baku alternatif, hingga melakukan subsidi silang melalui BUMN untuk menstabilkan harga biji plastik domestik.
Kendati demikian, Wisnu menekankan pentingnya pendampingan nyata dari dinas terkait agar pelaku usaha bisa bertahan di tengah krisis energi.
"Melalui dinas terkait, memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM tentang cara mengelola keuangan dan strategi pricing di masa krisis energi," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Dikirim Melalui E-mail