Dosen UGM: Operasi Modifikasi Cuaca dan Sekat Kanal Bisa Cegah Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Istimewa)
JOGJA - Prediksi musim kemarau lebih awal dan panjang di sebagian besar wilayah Indonesia tahun ini menimbulkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut sekitar 57,2 persen wilayah akan mengalami kemarau lebih panjang, sementara 46,5 persen wilayah akan memasuki musim kemarau lebih awal. Sekitar 16,3 persen wilayah diperkirakan mulai kemarau pada April, termasuk Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.

Beberapa wilayah sudah terdampak karhutla, seperti di Riau yang luas terbakar mencapai 4.440,21 hektar dan terus bertambah. Menghadapi situasi ini, kebijakan pemerintah dan pihak swasta perlu lebih adaptif dengan melibatkan berbagai pihak secara sinergis.

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Fiqri Ardiansyah mengatakan pentingnya anggaran yang berbasis manajemen darurat berkelanjutan.

"Anggaran sebaiknya dapat menyesuaikan konsep manajemen darurat dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan," ujarnya, Senin (30/3/2026).

Baca juga: Syawalan UMY Tekankan Pentingnya Integrasi Nilai Islam dalam Kemajuan Kampus

Fiqri menilai infrastruktur pembasahan gambut memiliki peran strategis dibanding solusi jangka pendek. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sumur bor, dan sekat kanal dinilai efektif untuk menjaga ekosistem tetap basah dan meminimalkan risiko kebakaran.

"OMC, sumur bor, sekat kanal masuk sebagai upaya pencegahan dan mitigasi," katanya.

Menurut Fiqri, penelitian menunjukkan sekat kanal cukup efektif sebagai langkah mitigasi karhutla, baik jangka pendek maupun panjang.

"Gambut yang terbakar umumnya gambut yang terdegradasi sehingga keberadaan sekat kanal diharapkan mampu mengurangi lolosnya air dari ekosistem gambut, sehingga gambut tetap basah," paparnya.

Untuk itu, dalam mendukung instruksi pemerintah terkait keterlibatan swasta, Fiqri menyarankan model kolaborasi yang permanen, bukan hanya saat kondisi darurat.

"Kolaborasi permanen dapat dilakukan melalui apel, patroli, pemantauan bersama dengan BPBD, Manggala Agni, dan sebagainya yang dilakukan secara rutin, serta pendampingan MPA," jelasnya.

Fiqri juga menekankan bahwa perubahan perilaku manusia di lapangan menjadi kunci utama pencegahan karhutla.

"Penyadartahuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan api yang tidak terkendali penting untuk dilakukan. Hal ini karena umumnya kebakaran terjadi karena ignition yang bersumber dari aktivitas manusia," tegasnya.

Baca juga: Ribuan PPPK Terancam Diberhentikan, Pakar UGM Soroti Masalah Keuangan dan Kebijakan Ini

Sebagai langkah konkret tersebut, ia juga mendorong perusahaan dan masyarakat menerapkan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), terutama di wilayah luar Jawa, untuk memutus siklus kebakaran yang berulang.

"Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar bisa menjadi alternatif," pungkas Fiqri.